UKP Pancasila Dilantik Lusa

PRESIDEN Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) pada 1 Juni 2017.

Menurut rencana, Presiden akan melantik jajaran pengurus satuan kerja itu pada Rabu (5/6).

"Yang pasti pelantikan akan terjadi Rabu," kata pengamat politik Yudi Latif seusai Seminar Pancasila dan Krisis Kebangsaan di GPIB Jemaat Paulus, Jalan Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6).

Hingga kini Presiden belum membuka nama-nama calon pengurus.

Namun, satu nama yang digadang-gadang menjadi ketua UKP PIP ialah Yudi Latif.

Kendati demikian, Yudi tak ingin mendahului keputusan Presiden. Dari awal dirinya memang terlibat dalam perumusan UKP tersebut.

"Belum ada kepastian, tapi yang pasti saya diundang juga hari Rabu untuk datang ke Istana. Kita tunggu saja siapa yang duduk (di kursi ketua) sampai hari Rabu," ujar Yudi.

Menurutnya, pembentukan UKP PIP pada dasarnya merupakan aspirasi dari masyarakat yang sudah lama masuk termasuk Presiden yang meminta agar ada lembaga yang menangani secara serius mengenai pembenah-an ideologi Pancasila.

"Saat ini momentumnya pas. Saya kira Presiden me-respons betul aspirasi yang berkembang di masyarakat.''

Lantas, apa kerja dari lembaga yang langsung di bawah Presiden ini?

Yudi mengatakan lembaga ini nantinya terdiri atas dewan pengarah yang diisi tokoh-tokoh atau pemangku agama yang memfasilitasi komunitas lintas agamanya.

Selain itu, ada dewan pelaksana yang nantinya diisi para junior yang dipimpin seorang ketua.

Di bawah ketua, kerja UKP PIP akan dibantuh tiga deputi.

Pertama, deputi materi dan pengkajian.

Deputi ini memiliki orientasi membenahi konten dan metode pembelajaran Pancasila dalam kurikulum pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Apalagi saat ini ada komitmen Kemendikbud untuk memasukkan lagi Pancasila sebagai pelajaran wajib.

Kedua, deputi sosialisasi dan advokasi, yang bertugas untuk memviralkan Pancasila dalam berbagai media sehingga Pancasila benar-benar menjadi perhatian di ruang publik.

Deputi ini juga akan memantau konten-konten informasi di lini jejaring media sosial betul-betul memberi pesan positif, bukan berisi pertentangan seperti yang akhir-akhir ini terjadi.

Ketiga, deputi pengendalian dan evaluasi.

Tugas deputi ini melakukan pengukuran kinerja kelembagaan pemerintah baik kementerian maupun lembaga (K/L), apakah aturan atau kebijakan yang dibuat telah sejalan dengan Pancasila.

Melalui MPR

Wakil Ketua MPR EE Mangindaan mengatakan UKP PIP akan bekerja sama dengan MPR terlebih dahulu untuk menyosialisasikan Pancasila melalui empat pilar MPR.

Menurut Mangindaan, MPR dalam menyosialisasikan empat pilar, Pancasila tidak berdiri sendiri, tapi saling melengkapi bersama UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pun berharap pembentukan UKP PIP dapat membumikan kembali Pancasila.

"UKP PIP itu sudah pengembangan organisasi. Itu sudah merealisasikan Pancasila supaya membumi dan dapat dikelola dengan baik," kata Try. (Ant/MTVN/P-2)