Pemerintah Didesak Ungkap Dalang Persekusi

LAPORANG korban-korban persekusi terus mengalir ke Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi. Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, hingga kemarin, sudah lebih dari 60 laporan yang masuk ke hotline Koalisi.

Tak hanya dipicu hate speech atau kritik terhadap kelompok keagamaan tertentu, sejumlah korban juga sengaja didesain menjadi target persekusi. "Ada orang-orang yang memang orang yang dibikin supaya sesuai karakteristik target. Misalnya, ada dari etnis minoritas yang dibikin akunnya dan dibuat seolah-olah dia melakukan penghinaan," ujar Asfi, sapaan akrab Asfinawati dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (4/6).

Menurut Asfi, masifnya aksi-aksi persekusi di berbagai daerah mengindikasikan bahwa ada dalang mengorganisir persekusi. Ia pun mendesak agar pemerintah, khususnya KomnasHAM dan kepolisian, menggelar investigasi guna mengungkap operator-operator dan otak di balik persekusi. "Tidak mungkin ini random dan tanpa penggerak di belakangnya," cetus dia.

Peneliti Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) Damar Julianto menambahkan, terjadi peningkatan kasus persekusi sejak Januari 2017. Pada Januari, jumlah korban persekusi hanya 7 orang, Februari sebanyak 3 orang dan April 13 orang.

"Namun, pada Mei, jumlahnya mencapai 34 orang. Wilayahnya juga meluas. Selain di Jawa, korban atau tindakan persekusi juga terjadi di Sumatra dan Riau," ujar Damar yang juga merupakan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Persekusi.

Damar mengungkapkan, data target persekusi dikumpulkan oleh Muslim Cyber Army. Karena itu, saat ini pihaknya tengah melacak identitas operator Muslim Cyber Army yang baru. Pasalnya, tim Muslim Cyber Army terdahulu mengaku tidak terlibat dalam upaya-upaya persekusi.

"Mereka (tim lama) mengatakan, Muslim Cyber Army yang sekarang bukan dilakukan mereka. Nah, ini yang perlu ditemukan. Negara bergerak mencari siapa sebenarnya di balik Muslim Cyber Army ini. Bisa jadi dia orang, sebuah organisasi atau sebuah tim. Soalnya, ini bukan kejadian yang spontan tapi by design. Bisa dibilang ini sebuah operasi," ujar dia.

Advokat senior Todung Mulya Lubis mengatakan, maraknya persekusi terjadi karena gagalnya institusionalisasi negara hukum di Indonesia. "Persekusi melanggar hampir semua prinsip-prinsip hukum yang berlaku di sebuah negara," ujar dia.

Menurut Todung, maraknya persekusi bukan berarti aparat penegak hukum tidak maksimal dalam menangani kasus-kasus persekusi. Ia menyebut, rendahnya penghormatan hukum menjadi penyebab utama kelompok-kelompok massa seenaknya melakukan persekusi.

"Dalam kasus-kasus persekusi, sudah didasarkan pada presumption of guilt atau praduga bersalah. Bahwa yang bersangkutan telah menghina umat Islam dan imam besar FPI. Praduga itu semakin meluas jika tidak segera direspons," ujar dia.

Politikus NasDem Taufik Basari mengatakan, persekusi merupakan dampak dari maraknya ujaran kebencian di media sosial. Masifnya aksi-aksi persekusi juga menunjukan bahwa kelompok-kelompok garis keras kian kuat menguasai ruang siber.

"Kita kalah langkah dengan kelompok garis keras yang gunakan siber sebagai alat propaganda. Kita harus berhitung agar jangan sampai ketinggalan. Yang harus dilakukan adalah kita berupaya menguasai panggung (siber) lebih besar dari mereka. Baik negara ataupun masyarakat sipil harus berperan di sini," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menambahkan, persekusi terjadi karena terjadi pembiaran di sisi politik dan hukum. Dalam beberapa kasus misalnya, kepolisian malah mengalah terhadap desakan massa dan menjadikan korban persekusi sebagai tersangka.

"Partai politik atau elite-elite politik juga cenderung diam saja. Pembiaran ini disetop. Harus ada pernyataan politik yang nyatakan persekusi itu rusak demokrasi dan melanggar hukum," tandasnya. (OL-3)