Mayoritas Masyarakat Indonesia Tetap Ingin NKRI

MAYORITAS masyarakat tetap menginginkan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Mereka menolak NKRI digantikan dengan negara Islam atau khilafah. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Kesimpulan dasarnya bangsa Indonesia menolak konsep khilafah," kata Pendiri SMRC Saiful Mujani saat memaparkan hasil temuan surveinya, di Jakarta, Minggu (4/5).

Metodologi yang digunakan dalam survei tersebut adalah multistage random sampling dengan 1.500 responden. Namun, responden yang dapat diwawancarai secara valid sebanyak 90%. Maka, sebanyak 1350 responden yang valid kemudian dianalisis. Margin of error rata-rata lebih kurang 2,7% pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun waktu wawancara berlangsung pada 14-20 Mei 2017.

Dalam temuan survei tersebut, responden yang menilai NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 adalah yang terbaik bagi rakyat Indonesia sebesar 79,3%. Sementara, hanya 9,2% yang ingin menggantinya menjadi negara Islam atau khilafah.

Kendati demikian, masyarakat menilai bahwa gerakan ISIS yang berkembang saat ini merupakan ancaman bagi NKRI (89,3%). Dan menurut mereka, ISIS tidak boleh ada di Indonesia (92,9%).

Tak hanya ISIS, organisasi kemasyarakatan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) pun mendapat penolakan dari kalangan masyarakat. Dari mayoritas warga yang tahu cita-cita perjuangan HTI adalah mendirikan khilafah hampir semua tidak setuju (55,7%) dengan cita-cita tersebut.

Bahkan bagi mereka yang tahu soal HTI, setuju dengan rencana pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut. "Mereka setuju dengan rencana pembubaran tersebut (78,4%) atau sekitar 17% dari total populasi nasional. Yang tidak setuju 13,6% atau sekitar 3% dari populasi nasional," terang Saiful.

Kendati mayoritas masyarakat menolak gerakan ISIS dan keberadaan HTI, Sosiolog dari Universitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola mengingatkan agar semua elemen bangsa tetap waspada. "Kalau kewaspadaan menurun, ancaman menjadi sangat serius," tegasnya.

Thamrin menyampaikan ada tiga ancaman yang dilakukan oleh ISIS dan HTI kepada bangsa Indonesia. Yakni mereka merongrong NKRI, keanekaragaman atau kemajemukan bangsa dan kewibawaan serta otoritas ormas Islam yang mainstream (seperti Muhammadiyah dan NU). "Karena ancaman itu, maka lebih baik waspada kita tingkatkan terhadap HTI dan ISIS," tambahnya.

Terkait kewaspadaan tersebut, menurutnya, pemerintah selain membubarkan atau mencabut izin pendaftaran HTI, juga harus menutup peluang kerja sama lembaga pemerintah pusat dan daerah dengan HTI. Pasalnya, selama ini HTI telah masuk ke semua lembaga pemerintah. "Kalau itu ditutup, ruang gerak mereka (HTI) dibatasi," jelasnya.

Selain itu, bagi ormas-ormas Islam yang bukan berpaham khilafah, ia mengingatkan untuk tetap menjaga masjid atau sekolah dari kelompok HTI.

Sementara itu, terhadap gerakan ISIS, Thamrin mengingatkan kepada pemerintah untuk memperkuat aparat bersenjata dalam menghadapi ISIS. "Intelijen, aparat, densus harus diperkuat. Kalau bisa ditambah dengan kekuatan TNI, lebih bagus lagi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak paranoid terhadap gerakan ISIS ataupun ormas HTI. Namun, sambungnya, masyarakat pun jangan lengah terhadap dua hal tersebut. "Ancaman itu ada, tapi jangan paranoid, kalau paranoid semuanya kita curigai," tandasnya.(OL-3)