Bawaslu Cium Isu SARA Mulai Marak Jelang Pilkada Jabar

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencium aroma isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Fenomena itu ditengarai imbas dari Pilkada DKI Jakarta.

Kandidat yang sudah santer akan maju bersaing di Pilkada Jawa Barat 2018 itu yakni Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mulai ramai diperbincangkan di media sosial (Medsos).

"Isu SARA sudah mulai di Jabar, Ridwan Kamil dituduh ini, Dedi (Mulyadi) dituduh begini," kata Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).

Bawaslu tak mempermasalahkan politik identitas dilakukan bagi pendukung pasangan tertentu. Namun, kata dia, menjadi kurang baik manakala isu tersebut terus dilancarkan dan akhirnya berbuah fitnah.

"Politik identitas tidak masalah, pemilih muslim menyarankan memilih muslim. Tapi kalau sudah menyinggung paslon lain kemudian dalam forum-forum terbuka, itu tidak pas," ujarnya.

Bagja menilai seluruh elemen seyogiyanya perlu meredam agar Sara tersebut tidak semakin berkembang. "Masyarakat kita tidak terbiasa menahan dirinya di medsos. Mereka tidak bisa membedakan mana ruang publik, mana ruang pribadi. Ini jadi masalah besar," paparnya.

Masyarakat diharapkan semakin cerdas menyikapi medos dalam menyongsong Pilkada serentak 2018. Bagja mengatakan, Bawaslu kini tengah menyusun indeks kerawanan Pemilu yang nantinya dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Intelijen Negara (BIN) serta kepolisian.

Tak hanya itu, Bawaslu juga akan menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini untuk menyikapi kampanye politik yang dilakukan pemilik akun media sosial terutama akun anonymous.

"Semoga fenomena (Pilkada) DKI ini tidak melebar kepada calon-calon seperti di Jawa Barat," ujarnya. (MTVN/X-12)