Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
TERSANGKA kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi, Bambang Widjojanto (BW), mengaku siap ditahan oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Namun, ia meminta alasan yang kuat jika benar akan ditahan.
"Siap dong, siap dong, siap lah, siap, siap.... Cuma alasan penahanannya apa, ya? Itu yang mesti ditanya," ungkap Bambang Widjojanto di Gedung KPK, saat hendak memenuhi panggilan Bareskrim, kemarin.
Selain itu, Bambang mempertanyakan perubahan pasal yang di sangkakan kepadanya. "Kan pemeriksaan kemarin pada nggak ada (pasal baru), nanti ya, nanti saya tanya kepada lawyer saya," tambahnya.
Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Nursjahbani Katjasungkana, mengaku keberatan dengan penambahan pasal yang dikenakan pada Bambang. Sangkaan awal, BW diduga mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada persidangan di MK. Namun, dalam surat panggilan, BW juga disang kakan melanggar Pasal 242 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan ayat 1 ke-2 KUHP.
"Perubahan itu memang sejak awal kita permasalahkan kepada polisi karena tidak jelas Pasal 242 KUHP ayat berapa yang disangkakan. Itu bisa merugikan Pak Bambang kalau tidak jelas begitu," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, kemarin.
Kabareskrim Polri Irjen Budi Wa seso menegaskan perubahan pasal yang disangkakan kepada BW dilakukan karena ada tambahan saksi dan alat bukti dalam proses penyidikan.
Di lain pihak, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengatakan pihaknya berharap Presiden Joko Widodo bisa segera memberikan solusi jika kelak semua pemimpin KPK menjadi tersangka dengan mengangkat pelaksana tugas.
Mensesneg Pratikno menyatakan Istana membuka kemungkinan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pelaksana tugas pimpinan KPK itu. (Cah/Kim/Gol/X-7)
UNTUK membawa kembali terpidana 15 tahun penjara Labora Sitorus ke balik jeruji besi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua membentuk tim khusus
PEMBERIAN tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, anggaran tunjangan itu bahkan diambil dari beberapa pos anggaran yang dihapus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved