Disepakati, Kursi Anggota DPR Tambah 15

RAPAT Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu bersama Kementerian Dalam Negeri akhirnya menyepakati jumlah penambahan kursi anggota DPR sebanyak 15 sehingga jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang.

“Jadi saya menawarkan kita sepakati dulu penambahan 15 anggota DPR, setelah itu formulanya kita diskusikan dengan pemerintah terbaiknya seperti apa,” kata Ketua Pansus Lukman Edy dalam Rapat Pansus Pemilu di Gedung Nusantara, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan sebenarnya ada dua pilihan. Pertama, tetap merealokasi beberapa daerah yang mengalami kelebihan terlalu besar seperti Sulawesi Selatan dan Sumatra Barat.

“Kebanyakan Sumatra Barat itu 3, Sulawesi Selatan itu kelebihannya 4. Kalau ada kebijakan seperti itu, nanti disimulasikan bersama dengan pemerintah artinya 15 tambahan daerah yang defisit selama ini. Tambahan daerah sekitar 4 kursi itu diambil dari daerah-daerah yang mengalami kelebihan terlalu banyak,” ujarnya.
Simulasi kedua, menurut dia, yang nambah 19 itu dihitung ulang lagi, dievaluasi ulang, itu usulan dari Fraksi NasDem yang mengatakan kekurangan kursi di daerah Jawa tidak perlu ditambah.

Hal itu, menurut dia, disebabkan secara kumulatif komposisi anggota DPR dari Pulau Jawa tidak proporsional jika dibandingkan dengan luar Jawa, dan artinya tambahan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta tidak terjadi. “Itu juga signifikan untuk melengkapi yang 4 itu. Kalau idealnya 19, yang disetujui 15, berarti masih ada defisit 4,” ucapnya.

Mencari yang defisit 4 dengan cara mengurangi daerah-daerah yang terlalu banyak seperti Sulsel dan Sumbar, atau untuk daerah Jawa tidak dilakukan penambahan yang defisit di Jabar dan di DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penambahan kursi tersebut atas pertimbangan terhadap pemulihan daerah otonom baru (DOB) dan mengoreksi biaya kemahalan suara anggota DPR di daerah tertentu, seperti di Kepulauan Riau.

Atas jalan tengah yang diambil tersebut, Tjahjo membantah pemerintah telah melakukan langkah kompromi tersebut untuk menghadapi poin-poin krusial di dalam RUU Pemilu yang masih belum disepakati. “Enggak. Saya kira tiap fraksi punya opsi,” tegasnya.

Terkait dengan anggaran, Tjahjo mengatakan akan ada penambahan anggaran sekitar Rp30 miliar dengan perkiraan Rp2 miliar untuk satu anggota DPR.

Verifikasi
Terkait dengan verifikasi parpol peserta pemilu, Lukman mengatakan parpol yang sudah terverifikasi pada pemilu sebelumnya tak perlu lagi mengikuti verifikasi.

Artinya, parpol baru seperti Partai Idam­an, PSI, hingga Perindo wajib mengikuti verifikasi untuk Pemilu 2019. “Kita ikuti logika putusan MK yang dalam klausul mempertimbangkan syarat verifikasi. Ini signifikan untuk menghemat Rp500 miliar,” ujar Lukman.

Sementara itu, mengenai isu keterwakilan perempuan pada pemilu, pansus menyepa­kati keterlibatan perempuan minimal 30%.

“Wajib memenuhi kepengurusan tingkat pusat dan bakal calon sebesar persentase 30%. Selain itu, cukup memperhatikan dengan menyebutkan 30%,” ujar mantan menteri pembangunan daerah tertinggal tersebut. (Ant/P-4)