Wapres: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Sesuai Kebutuhan

PRO dan kontra terhadap pelibatan TNI dalam menangani terorisme yang diatur dalam UU Terorisme masih terjadi. Pihak pemerintah saat cenderung TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme ini.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sepakat jika TNI dilibatkan dalam menangani terorisme sebagaimana yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pelibatan TNI tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Ya, tergantung kebutuhannya. TNI juga punya kelebihan. Kita butuh lebih banyak lagi tapi harus ada terkoordinir dengan baik," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
Baca juga: Pelibatan Militer Tidak perlu ....

Seperti diberitakan, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5) lalu, Jokowi mengusulkan agar TNI ikut berperan dalam upaya pemberantasan terorisme. Usulan tersebut tengah dibahas untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Usulan tersebut ditentang sejumlah pihak, khususnya para aktivis hak asasi manusia (HAM). Namun demikian, Kalla mengatakan, payung hukum yang lebih kuat diperlukan guna mengefektifkan pemberantasan terorisme. Karena itu, pemerintah mendorong agar revisi UU Terorisme dikebut.

"Pemerintah berusaha untuk mendorong penyelesaian UU yang lebih cepat. Semua demi kepentingan negara, kepentingan rakyat. Bangsa (ini) terdiri dari rakyat, jadi bukan hanya soal human right. Ini (terorisme) memang kriminal, kejahatan," imbuhnya.

Kalla menambahkan, rampungnya revisi UU Terorisme tidak berarti akhir dari terorisme. Namun, ia berharap UU yang baru akan memudahkan aparat keamanan mencegah terjadinya aksi-aksi teror.

"Sekarang kan dicurigai tidak bisa ditangkap sebelum dia berbuat sesuatu. Bahwa katakanlah Densus (88 Mabes Polri) menanganinya ada satu-dua yang gagal. Tapi begitu UU selesai, tidak bisa akan selesai masalahnya. Tetap harus ada usaha seperti itu," tandasnya. (OL-3)