Pelibatan Militer Tidak Perlu Dimasukkan ke UU Terorisme

PELIBATAN militer secara ekplisit yang dicantumkan dalam UU Terorisme dianggap tidak tepat. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme tidak perlu dimasukan dalam revisi UU Terorisme karena hal itu telah diatur dalam UU Tentang TNI No 34 Tahun 2004.

"Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI No. 34 Tahun 2004," katanya, Selasa (30/5). Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutakan tugas pokok TNI dalam operasi non militer diantaranya mengatasi aksi terorisme. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Menurut Al Araf, mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

"Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI," ujarnya.(OL-3)

Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso. Ia mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tersebut merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

"Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme," katanya.

Al Araf menambahkan akan lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU
TNI. Selain itu, menurut dia, Pemerintah dan DPR seharusnya segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan. Selain itu juga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem.

"Dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional," katanya.(OL-3)