Pilkada 2018 tidak lagi Pakai Suket

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin tidak ada warga yang akan menggunakan surat keterangan pengganti KTP elektronik (suket KTP-E) dalam Pilkada 2018. Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri terus mengebut proyek pengadaan KTP-E.

Ia menuturkan pihaknya sudah melakukan pengadaan sebanyak 7,6 juta keping blanko KTP-E. 4,6 juta keping blanko ditargetkan dicetak secara bertahap sejak akhir Maret lalu hingga akhir tahun ini.

“Mudah-mudahan tidak ada (penggunaan suket) tahun 2018. Karena kita sudah lakukan pengadaan. Sebanyak 4,6 juta keping dicetak dan didistribusikan bertahap sampai akhir tahun ini,” katanya se­usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di Gedung BPK, Jakarta, kemarin.

Jumlah tersebut merupakan jumlah warga negara Indonesia yang diperkirakan belum memiliki KTP-E. Sebanyak 4,6 juta warga sudah merekam, tetapi baru mendapat suket.

Sementara itu, masih ada 3 juta keping blanko KTP-E yang akan dicetak dan didistribusikan khusus untuk kegiatan rutin tahun 2017/2018.

Kegiatan rutin itu di antaranya ialah pencetakan KTP-E bagi warga yang baru berusia 17 tahun, warga yang pindah domisili maupun penggantian KTP-E warga yang rusak.

Terkait ajang pemilihan seperti pilkada dan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk ikut berpartisipasi menciptakan ajang kontestasi yang bermartabat dan damai. Ajakan itu disambut baik KWI.

“Dari aspek pengawasan, peran-peran tokoh keagamaan sangat diperlukan agar tercipta demokrasi yang bermartabat dan damai,” ujar Ketua Bawaslu Abhan saat beraudiensi ke Kantor Sekretariat KWI di Jakarta, kemarin.

Abhan mengatakan, Indonesia akan menjalani tahun pemilu hingga tiga tahun ke depan. Pada 2018, Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak tahap ketiga, pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada 2019. Pada 2020, kembali digelar pilkada serentak.

Ketua KWI Mgr Ignatius Suharyo berjanji akan melibatkan Bawaslu untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan pengawasan pemilu bagi umat Katolik. “Kami senang jika Bawaslu bersedia berbagi pengetahuan soal pengawasan pemilu,” katanya.

Ada 37 keuskupan di seluruh Indonesia yang diharapkan menebar ajaran cinta kasih sesuai visi umat Katolik. (Put/Gol/P-5)