KPK Sita Ratusan Juta dari Kantor Kemendes

JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan penyidik KPK menggeledah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kantor Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, pada Minggu (28/4).

"Penyidik menggeledah dua lokasi, empat ruangan. Pertama, di ruang kerja RS (Rochmadi Sapto Giri) dan ALS (Ali Sadli) di BPK," kata Febri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/5).

Adapun dari penggeledahan di Kemendes PDTT, penyidik menyita sejumlah dokumen fisik dan elektronik. "Penyidik juga menyita uang ratusan juta dalam pecahan rupiah," imbuh Febri.

Febri tidak merinci hasil penggeledahan tersebut. Menurutnya, penyidik masih mempelajari hasil sitaan dari penggeledahan dua lokasi itu. "Saat ini penyidik fokus mempelajari dan menganalisis dokumen yang didapatkan. Termasuk yang dari OTT kemarin," kata Febri.

KPK menangkap auditor utama III BPK Rochmadi Saptogiri, Kepala Auditorat III BPK Ali Sadli, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, dan Kabag Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo dalam sebuah OTT di Gedung BPK, Sabtu (27/5) lalu. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai Rp40 juta dan menyita uang sebesar Rp1,145 miliar dan USD 3.000 yang disimpan di sebuah brankas.

Uang tunai Rp40 juta merupakan bagian dari total fee sebesar Rp240 juta yang disiapkan Sugito dan Jarot guna 'membeli' opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor BPK. Hingga kini belum diketahui apakah duit di dalam brangkas BPK yang disita KPK ada hubungannya dengan kasus tersebut.

Febri mengatakan, pihaknya juga akan mendalami proses pengeluaran uang dari Kemendes untuk membeli predikat WTP dari oknum-oknum BPK. "Tentu ada mekanisme pengeluaran uang di Kementerian sesuai mekanisme negara, namun kami belum sampai kesimpulan dalam tahap awal ini terkait perkara ini. Kami akan mendalami yang ideal dari mana asal usul uang tersebut," tandasnya. (X-12)