Cegah Terorisme dengan UU yang Tegas

INDONESIA membutuhkan UU Antiterorisme yang lebih kuat dan tegas untuk menangkal ancaman terorisme yang kian mengkhawatirkan. Menurut Menko Polhukam Wiranto, UU Antiterorisme yang ada saat ini sangat lemah sehingga tidak bisa mencegah aksi-aksi teror. Indonesia perlu memiliki UU yang kuat karena negara-negara di dunia saat ini sudah memperkuat instrumen hukum untuk memberantas terorisme.

“Perlu payung hukum yang lebih eksesif dan tegas untuk mencegah agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk terorisme,” tegas Wiranto di Jakarta, kemarin.

Berkenaan dengan hal itu, imbuhnya, pekan depan pemerintah akan bertemu dengan DPR guna membicarakan percepatan pembahasan revisi UU Antiterorisme. Langkah itu ialah tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo agar DPR dan pemerintah segera merampungkan revisi UU tersebut. “Mudah-mudahan minggu depan kita bisa selesaikan masalah ini dengan teman-teman di DPR,” jelas Wiranto.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap revisi UU Antiterorisme akan menguatkan upaya pencegahan aksi teror dan memungkinkan adanya tindakan hukum terhadap berbagai perilaku yang mengarah pada aksi teror. “Dalam UU ini, kami menghendaki masalah pencegahan harus terakomodasi supaya ada kegiatan yang betul-betul sistematis dan komprehensif untuk mencegah,” katanya.

Selain payung hukum yang berfungsi sebagai upaya pencegahan, imbuhnya, penerapan program rehabilitasi perlu diatur dengan lebih jelas bagi mereka yang sudah terpengaruh oleh pemikiran radikal. “Kami menghendaki kriminalisasi sejumlah perbuatan awal terorisme,” tegas Tito.

Perbuatan awal yang dimaksudkan, di antaranya pelatihan militer yang kerap diadakan kelompok teroris sebelum melakukan aksi. Selama ini, kata dia, Polri tidak bisa menangkap orang-orang yang ikut serta dalam pelatihan tersebut sebelum mereka terbukti melakukan aksi teror. “Kalau mereka menggunakan senjata kayu, air soft gun, kami tidak bisa tangkap mereka,” keluh Tito. (Nyu/DG/Ant/P-3)