Berselingkuh demi WTP

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kasus operasi tangkap tangan di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait dugaan suap perbaikan opini laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2016. Suap dilakukan lantaran Kemendes PDTT ingin opini laporan keuangan naik level dari wajar dengan pengecua­lian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecu­alian (WTP).

“Ada pembicara­an awal Irjen Kemendes PDTT (Sugito) mendatangi auditor utama BPK karena ingin naik WDP menjadi WTP. Tolong dibantu, na­nti ada sesuatu. Ir­jen ngomongnya be­gitu,” terang Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, kema­rin.

Setelah mengamankan tujuh orang, kemarin KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Dua tersangka merupakan auditor BPK dan dua lainnya pejabat dari Kemendes PDTT.

Agus mengatakan, pada penangkapan Jumat (26/5) itu disita uang Rp40 juta yang diduga merupakan uang sogokan yang kedua setelah sebelumnya pada awal Mei disetor Rp200 juta. KPK saat ini sedang menyelidiki sumber uang berasal dari pribadi atau instansi.

“Itu sesuatu yang belum bisa dijawab hari ini karena seperti yang tadi digambarkan pemberiannya Rp40 juta yang lalu Rp200 juta,” katanya.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, saat menggeledah ruangan auditor utama BPK Rochmadi Saptogiri, penyidik tidak hanya menemukan barang bukti Rp40 juta, tetapi juga terdapat uang Rp1,145 miliar dan US$3.000.

“Temuan uang itu belum bisa dipastikan apakah hasil dari modus serupa atau indikasi korupsi lain. Dari jumlah tersebut, KPK masih mempelajari apakah berhubung­an dengan kasus ini atau tidak statusnya ditentukan kemudian,” paparnya.

Pusat Kajian Keuangan Negara menyayangkan kasus suap yang melibatkan auditor utama BPK ini.

‘’Apalagi yang ditangkap KPK ialah pejabat eselon I yang semestinya menjadi teladan para auditor,” jelas Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo dalam keterangan resmi, kemarin.

Dia mendesak pimpinan BPK segera melakukan sidang badan pimpinan untuk membahas dan memberi keterangan yang jelas kepada masyarakat mengenai kejadian itu. BPK juga mesti meng­evalua­si opini WTP yang diberikan kepada Kemendes PDTT.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi BPK untuk tidak henti-hentinya melakukan pembenahan internal,” tegas Adi.

Kaget
Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo mengaku terkejut begitu mendengar irjen kementeriannya ditangkap KPK. Eko menilai Sugito sebagai sosok yang vokal dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Sugito juga menjabat sebagai Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kemendes PDTT.

Apalagi, kata dia, ketika Dharma Wanita Kemendes PDTT datang ke kediaman Irjen Sugito untuk menghibur sang istri, mereka menemukan rumah yang sederhana dan masuk gang. “Makanya, saya kurang percaya orang yang vokal terhadap pemberantasan korupsi seperti beliau bisa terjebak dalam hal ini,” tukas Eko.

Ketua BPK Moermahadi Soer­ja Djanegara mengatakan akan bekerja sama dengan KPK untuk menuntaskan perkara ini. “BPK akan mengikut segala proses hukum yang berjalan dengan saksama guna menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor yang bersangkutan dan berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” paparnya. (Jes/X-10)