Suap Audit BPK Didahului Pembicaraan Awal dari Irjen Kemendes

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik sumber uang serta alirannya, dan pihak lain yang terlibat selain 4 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka. Termasuk apakah terdapat modus serupa dalam pemberian opini keuangan oleh BPK kepada kementerian dan lembaga lain seperti Kemendes dan PDTT.

"Ada pembicaraan awal kan Irjen Kemendes dan PDTT (Sugito) mendatangi auditor utama BPK karena ingin naik WDP menjadi WTP. Tolong dibantu, nanti ada sesuatu, Irjen ngomongnya begitu," terang Ketua KPK, Agus Raharjdo usai memberikan keterangan pers terkait suap Rp220 juta untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan Kemendes dan PDTT tahun 2016, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

Seperti diberitakabn sebelumnya, KPK menetapkan dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, Irjen Kemendes dan PDTT Sugito, serta pejabat eselon III Jarot Budi Prabowo sebagai tersangka suap Rp240 juta untuk mendapatkan opini WTP dari BPK
dalam audit laporan keuangan Kementerian. Sugito meminta dua auditor BPK tersebut untuk meningkatkan peringkat opini keuangan Kemendes dan PDTT dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Menurut Agus, informasi tersebut awalnya didaptkan KPL dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam audit keuangan KemenDesPDTT. Setelah ditelusuri dan dilakukan penangkapan pada Jumat, 26/5, kabar tersebut benar adanya yaitu Sugito dan Jarot Budi Prabowo memberikan uang Rp40 juta dan sebelumnya Rp200 kepada Rochmadi Saptogiri sebagai imbalan telah memberikan opini keuangan WTP tahun 2016 kepada Kemendes dan PDTT.

Ia menjelaskan, asal uang Rp40 juta dan Rp200 yang sebelumnya telah diserahkan Sugito kepada dua auditor BPK tersebut lewat Jarot Budi Prabowo belum bisa dipastikan apakah uang pribadi atau dari institusi.

"Itu sesuatu yang belum bisa dijawab hari ini karena seperti yang tadi digambarkan pemberiannya Rp40 juta yang lalu Rp200 juta,"katanya.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif menambahkan pada Maret 2017 dilakukan pemeriksaan atas laporan Kemendes dan PDTT 2016. Dalam rangka memperoleh opini WTP dan Sugito melakukan pendekatan ke pihak auditor BPK. "Kode uang yang disepakati "PERHATIAN" kemudian terkait untuk WTP di Kemendes PDTT tahun 2016," jelasnya.

Syarif menjelaskan Sugito diduga meberikan uang Rp240 juta kepada dua auditor BPK melalui Jarot dalam dua tahap. Pada awal Mei diserahkan Rp200 juta dan 26 Mei Rp 40 juta.

Namun dalam penggeledahan di ruang Rochmadi Saptogiri tidah hanya menemukan barang bukti Rp40 juta tetapi terdapat uang Rp 1,45 miliar dan US$3.000. "Temuan uang itu belum bisa dipastikan apakah hasil dari modus serupa atau indikasi korupsi lain.

"Kemudian supaya nyaman bahwa untuk sementara ini kita tidak melihat keterlibatan Ketua BPK (Moermahadi Soerja), apakah dalam proses selanjutnya kelihatan nanti akan diupdate, tapi sementara Ketua BPK tidak terlibat," tegasnya.(OL-3)