Perintah Jokowi Ungkap Korupsi Heli

BERKAT perintah Presiden Joko Widodo, TNI berhasil mengungkap korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland AW101 seharga Rp738 miliar dan merugikan negara Rp220 miliar.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji akan membongkar kasus itu sampai tuntas.

Dalam jumpa pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, kemarin, Gatot menuturkan dirinya mendapat perintah langsung dari Presiden untuk mengungkap patgulipat pengadaan heli.

Ia pun kemudian menjalin kerja sama dengan KPK.

"Presiden memerintahkan kejar terus (indikasi korupsi pengadaan AW101). Kita sedang mengejar tax amnesty, maka saya berjanji kepada Presiden akan membentuk tim investigasi. Saya minta lebih cepat supaya ada kejelasan karena KPK tidak diperintah Presiden dan saya tidak bisa tidur karena diperintah Presiden begitu," ujar Gatot yang didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo dan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto.

Gatot mengatakan pengadaan helikopter AW101 pada 2016 menjadi trending topic.

Presiden, imbuh dia, sebenarnya telah menginstruksikan untuk tidak membeli helikopter itu karena kondisi ekonomi belum normal.

Kalaupun harus membeli, Jokowi juga memberi arahan untuk memilih produk dalam negeri.

Menurut Gatot, Presiden mengetahui kerugian dari pembelian heli itu tak main-main. Untuk memastikannya, Puspom TNI langsung berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan KPK untuk investigasi.

"Presiden bertanya kepada saya kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima? Saya sampaikan kira-kira minimal Rp150 miliar. Presiden menjawab, menurut saya lebih dari Rp200 miliar. Bayangkan Panglima sampaikan itu, tapi Presiden lebih tahu, kan malu saya," tutur Gatot.

Informasi awal menyebutkan terdapat penyimpangan anggaran bermodus penggelembungan sekitar Rp220 miliar.

Maka, ketika datang pada Januari 2017, heli dilarang digunakan untuk diinvestigasi.

Polisi Militer TNI bersama KPK pun kemudian melakukan pengusutan dan selama tiga bulan memeriksa 7 orang sipil dan 6 anggota TNI.

Tiga tersangka

Dalam penyidikan, tim dari POM TNI dan KPK juga mendapatkan barang bukti uang Rp139 miliar hasil pemblokiran rekening atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia AW101.

"Sementara ditetapkan tiga tersangka yang memiliki latar belakang militer, yaitu Marsma FA sebagai pejabat pembuat komitmen, Letkol WW selaku pejabat pemegang kas, dan Pelda SS yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu," ungkap Panglima TNI.

Gatot memastikan kasus itu akan dituntaskan dengan menjerat semua anggota TNI dan sipil yang terlibat.

Ketua KPK Agus Rahardjo pun mengapresiasi sikap dan upaya TNI dalam membongkar korupsi.

Pihaknya akan mengikuti capaian itu dengan memperkuat bukti yang telah ada untuk mengungkap pihak sipil yang terlibat.

Tim telah menggeledah empat tempat, yakni Kantor Diratama Jaya Mandiri di Sentul, Bogor, dan di Hotel Bidakara, Jakarta, serta rumah di Sentul City dan di Bogor.

Agus mengatakan koordinasi dengan TNI akan berlanjut setelah diawali dalam pengungkapan korupsi pengadaan dua kapal perang di PT PAL dan satelit monitoring di Bakamla.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun meminta KPK tidak melepaskan fungsi koordinasi dan supervisinya atas POM TNI agar kasus itu terbongkar tuntas. Selama ini ketika telah masuk ke pengadilan militer, perkembangan kasus korupsi sulit diakses. (Nyu/X-8)