Fadli Anggap Penambahan Pimpinan MPR dan DPR Tak Membebani APBN

USULAN penambahan jumlah kursi pimpinan parlemen seperti jumlah pimpinan DPR RI menjadi 7 kursi, Pimpinan DPD menjadi 5 kursi, dan pimpinan MPR menjadi 11 kursi muncul dalam revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Sehubungan dengan penambahan kursi MPR, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon tak keberatan dengan usulan tersebut. Menurutnya penambahan kursi pimpinan MPR dapat mempermudah kerja sosialisasi empat pilar ke seluruh Indonesia.

"Kita lihat kalau sudah jadi keputusan nantinya, sekarang kan masih dalam usulan. Di MPR tidak masalah karena fungsinya terkait legislasi juga ada persoalan kebangsaan dan kenegaraan termasuk sosialisasi empat pilar. Menurut saya tidak ada masalah kalau ada penambahan pimpinan itu. Jadi bisa berbagi kepada banyak wilayah dan daerah, sehingga lebih banyak yang bisa disentuh dalam konteks kenegaraan yang besar," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5).

Begitu pula dengan penambahan pimpinan DPR RI, ia menganggap wajar hal tersebut sebab ada kebutuhan harian yang membutuhkan tambahan pimpinan DPR.

"Kalau di DPR kan kebutuhan harian politik. Terkait dengan hal yang sifatnya teknis ad hoc itu saya kira bisa diterima. Tapi tentu saja ini belum menjadi keputusan, nanti harus dibawa ke paripurna," terangnya.

Lebih lanjut kata dia, penambahan pimpinan MPR dan DPR tidak akan membebani anggaran negara (APBN) secara signifikan. Menurutnya, selama ini anggaran secara signifikan justru tersedot dalam bidang pembangunan infrastruktur.

"Saya kira ada di kesekjenan ya soal anggaran. Tidak terlalu besar sih, ya sama dengan yang lain-lain. Jadi paling protokoler kan itu urusan bisa memanfaatkan dari yang sudah ada seperti kendaraan dan rumah dinas. Jadi tidak ada yang baru ya hal-hal seperti itu lah," pungkasnya. (OL-6)