5 Isu Krusial Dibawa ke Paripurna

PEMBAHASAN RUU Penyelenggaraan Pemilu sudah memasuki babak akhir. Menurut rencana, pansus dan pemerintah akan mengambil keputusan secepatnya terhadap sejumlah isu krusial yang selama pembahasan belum disepakati. Setidaknya ada 19 isu yang masih menjadi tarik-ulur antarfraksi di DPR.

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, rencana­nya, hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menkeu Sri Mulyani akan diundang untuk membahas RUU pemilu.

“Saya akan mengusulkan besok pagi (hari ini), pengambil­an keputusan untuk isu pen­ding yang selama ini tergantung jawaban pemerintah dan kesepakatan anggota pansus. Kan ada 19 isu yang pending, 5 isu krusial, dan 14 isu subordinat. Menurut saya yang 14 itu akan diambil keputusan besok (hari ini),” jelas Lukman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

“Kalau pengambilan keputusan terhadap 14 masalah itu selesai, tinggal merapikan saja karena tim perumus memiliki dua opsi. Opsi-opsi itu dirapikan sehingga saat diputus, drafnya sudah rapi,” jelas Lukman.

Sejumlah 14 isu subordinat yang dimaksudkan, antara lain syarat pemilih, status KPU kabupaten/kota, izin presiden bagi kepala/wakil kepala daerah yang menjadi capres/cawapres, perselisihan parpol peserta pemilu, jumlah kursi DPR, dan dana saksi.

Sementara itu, lima isu krusial yang akan diputuskan ialah presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara ke kursi, sistem pemilu, dan jumlah dapil. Bila kesepakatan di pansus tidak tercapai, isu utama akan divo­ting di rapat paripurna.

“Pokoknya lima masalah itu bakal dibicarakan seusai pansus bertemu pemerintah,” tutur Lukman.

Sementara itu, ketika ditanya kapan akan menggelar rapat paripurna, Lukman menyatakan jadwal paripurna ialah domain Badan Musyawarah (Bamus). Pimpinan Bamus ialah pimpinan DPD. “Untuk jadwal rapat paripurna, tanya­kan langsung ke pimpinan DPR,” tukasnya.

Di sisi lain, Lukman menyatakan fraksinya (PKB) mengusulkan agar ambang batas capres dan parlemen sama, yakni 5%. “PKB berharap teman-teman fraksi yang lain setuju dengan usulan itu.”

Perihal itu tersebut, fraksi-fraksi DPR terbelah dalam tidak kelompok. Ada yang mematok ambang batas tinggi, ada yang sedang, dan apa pula yang menghendaki tanpa ambang batas alias 0%. (Nov/Mtvn/P-3)