Potensi Korupsi di Pengadaan masih Tinggi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil riset pengadaan barang dan jasa 2016 yang rawan kecurangan sehingga berpotensi korupsi. Hasilnya, potensi korupsi dari tingkat pusat hingga daerah masih tinggi dan bahkan di kurun 2014-2016 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan lelang elektronik hanya sekitar 38,4%.

Riset dilakukan ICW sejak April-Mei 2017 dengan metode potential fraud analysis (PFA). PFA itu dilakukan untuk menilai potensi kecurangan paket-paket pekerjaan pemerintah dengan lima variabel, yakni nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksaan proyek, dan monopoli. Lima variabel tersebut memberikan skor dari 1-20. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi potensi kecurangan proyek pengadaannya. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang ada di laman Opentender.net.

Koordinator Divisi Kampanye ICW Siti Juliantari Rachman menyampaikan potensi kecurangan yang tinggi itu, salah satunya, terlihat dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang mendekati nilai kontrak proyek. Tingginya potensi kecurangan itu bisa saja berujung pada korupsi.

Seperti di kepolisian, nilai HPS Rp44,8 triliun dan nilai kontrak Rp44,4 triliun. Dekatnya nilai HPS dengan kontrak itu rawan dimanipulasi karena kongkalikong dengan pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Semakin tipisnya HPS dengan nilai kontrak rawan dimanipulasi, HPS dibuat tidak murni karena ada kongkalikong. Sering kali sudah ada calon pemenang,” ucapnya.

Sayangnya, pemantauan terhadap potensi kecurangan itu hanya bisa dilihat jika pengadaan dilakukan secara elektronik. Ironisnya, baru 38,4% pengadaan secara nasional menggunakan elektronik. Padahal, Inpres No 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi meme­rintahkan pengadaan 100% dilakukan secara elektronik.

Ia menyebutkan, dari hasil analisis, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan merupakan tiga besar kementerian/lembaga yang memiliki skor potensi kecurangan tertinggi dengan kategori sangat berisiko. Polri 1,4; Kemen PU 16,1, dan Kemenhub 15,9.

Di tingkat provinsi, tertinggi ada Provinsi Bengkulu dengan skor 15,4. Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Keerom di Papua menjadi peringkat pertama potensi kecurangan tertinggi dengan skor 15,7.

Ekses politik
Di tempat yang sama, Kepala LKPP Agus Prabowo menyebutkan alasan kenapa banyaknya pemerintah pusat dan daerah tidak memakai lelang elektronik karena ekosistem yang ada, terutama ekosistem politik.

Dalam ekosistem politik, kepala daerah yang mengeluarkan dana untuk bertarung di pilkada cenderung ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sehingga melakukan penyelewengan dalam pengadaan proyek. “Kedua konsep tahun anggaran yang manakala dibenturkan dengan proses pengadaan tidak ketemu,” ucapnya. (P-4)