Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Sangat Nyata

DIREKTUR Eksekutif Maarif Institute, Abdullah Darraz, menyebut gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mendirikan negara khilafah sangat nyata meski dalam aktivitas mereka menggunakan sarana dakwah.

"Gerakan dakwah HTI tertutupi oleh cita-cita politik khilafah," ungkap Darraz dalam diskusi bertajuk HTI dan Masa Depan Demokrasi, Ide Khilafah di Simpang Jalan, di Jakarta, kemarin.

Gerakan politik ideologis yang nyata itu, kata Darraz, dirasakan sendiri oleh Maarif Institute ketika terjun langsung ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Maarif Institute, kata dia, menemukan banyak dokumen pembelajaran dan modul yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sistem yang kafir dan nasionalisme merupakan musuh Islam dari dalam sehingga sistem khilafah harus ditegakkan.

"Penetrasi ideologis ini ingin melakukan brainwash bagi generasi muda untuk meruntuhkan Pancasila dan digantikan dengan sistem khilafah sebagai sistem politik," jelasnya.

Khilafah sebagai sistem politik, menurutnya, tidak ada di dalam Alquran sebagaimana yang menjadi pandangan utama HTI.

Terlebih, sistem khilafah mengalami pasang surut seusai Nabi Muhammad SAW wafat.

Sistem khilafah justru akan meniadakan Indonesia sebagai suatu bangsa dan jelas mengancam kehidupan berbangsa serta bernegara saat ini.

Seharusnya, lanjut Darraz, HTI bersyukur dengan sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang kepada setiap kelompok untuk bisa hidup bebas.

Rasa syukur itu hendaknya digunakan untuk memberi solusi bagi kekurang-an pemerintah tanpa mengusik nilai ideologis Pancasila.

"Kami ajak HTI untuk bersama Muhammadiyah dan NU. Sudah, tinggalkanlah khilafah itu, bantu pemerintah kalau ada kekurangan. Jangan dirongrong keindonesiaan dari dalam," jelas Darraz.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigot Naipospos mengatakan hak kebebasan berpendapat serta berserikat yang dimiliki HTI memang tidak salah.

Namun, hak tersebut tidak absolut sebab negara memiliki hak untuk membatasi ormas tertentu yang dinilai mengancam kehidupan berbangsa.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, membantah bahwa organisasinya anti-Pancasila.

Menurut Ismail, label anti-Pancasila tersebut semena-mena dan bersifat politis.

Ia menyebut gerakan aksi bela Islam salah dipahami pemerintah dan dianggap sebagai bangkitnya kelompok radikal sehingga HTI menjadi korban.

"HTI menjadi korban salah kacamata itu, sampai ada wacana perppu untuk bubarkan HTI," pungkasnya. (Nyu/P-3)