Polri Tertinggi Potensi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

INDONESIA Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil riset pengadaan barang dan jasa selama 2016 yang rawan kecurangan sehingga berpotensi korupsi.

Hasilnya, potensi korupsi dari tingkat pusat hingga daerah masih tinggi. Bahkan di kurun 2014-2016 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan lelang elektronik hanya sekitar 38,4%.

Riset dilakukan ICW sejak April-Mei 2017 dengan metode Potential Fraud Analysis (PFA). PFA itu dilakukan untuk menilai potensi kecurangan paket-paket pekerjaan pemerintah dengan 5 variabel yakni nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksaan proyek, dan monopoli.

Adapun data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang ada di laman opentender.net.

Koordinator Divisi Kampanye ICW Siti Juliantari Rachman menyebutkan dari hasil analisa, tiga kementerian/lembaga yakni Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan merupakan tiga besar yang memiliki skor potensi kecurangan tertinggi dengan kategori sangat berisiko.

"Peringkat pertama yang paling berisiko ada di Polri. Di Kepolisian cukup banyak proyek pengadannya sebanyak 1.846 proyek dengan anggaran mencapai Rp45 triliun. Skor di Kepolisian mencapai 16,4," ujar Siti dalam paparannya di Gedung LKPP Jakarta, kemarin.

Posisi kedua ditempati Kementerian PUPR dengan proyek pengadaan mencapai 16.950 dengan nilai Rp150 triliun. Banyaknya nilai proyek itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengefektifkan pembangunan infrastruktur. Namun sayangnya Kementerian PU mendapatkan skor 16,1.

Potensi kecurangan tertinggi ketiga terjadi di Kemenhub dengan 8142 proyek dengan anggaran Rp43 triliun dan skor mencapai 15,9.

Di tingkat Provinsi, lanjut Siti, potensi kecurangan tertinggi ada di Provinsi Bengkulu dengan anggaran Rp410 miliar namun mendapat skor 15,4. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Keerom di Papua menjadi peringkat pertama potensi kecurangan tertinggi dengan skor 15,7 dimana anggaran sekitar Rp161 miliar. (X-12)