Jokowi Ajak Tingkatkan Disiplin dan Etos Kerja

PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh warga bangsa Indonesia meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk memperkecil ketertinggalan pembangunan dari negara lain.

Kepala Negara menyampaikan itu dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah 2017 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (Kamis, 18/5).

"Disiplin nasional dan etos kerja harus kita ubah. Mindset kita juga harus kita ubah. Enggak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin," ujar Presiden.

Dengan merujuk perkembangan bangsa-bangsa lain, Jokowi mengatakan tokoh seperti Elon Musk dan Jack Ma telah membuat terobosan dalam bidang perdagangan, bisnis, dan teknologi. Elon Musk, jelasnya, telah menemukan mobil masa depan dan sistem transportasi publik dengan nama hyperloop.

Presiden menambahkan, masyarakat luas harus tahu dan sadar bahwa dahulu bangsa lain belajar ke Indonesia. Malaysia, pada masa lalu, mengirimkan guru-guru mereka ke Indonesia, tetapi sekarang kebalikannya.

Pada era 1970-an, tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) menjadi percontohan negara lain. Namun, selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun tol sepanjang 780 kilometer, sedangkan Tiongkok, yang dulu juga belajar ke Indonesia, dalam waktu sama membangun tol 280 ribu km.

Menurut Presiden, hingga kini Indonesia masih banyak berkutat dengan persoalan lama. "Urusan nelayan, urusan cantrang, tidak rampung-rampung. Urusan petani, persoalan pupuk, bibit, dan irigasi tidak rampung-rampung," keluhnya.

Di tengah-tengah ketertinggalannya itu, lanjutnya, bangsa Indonesia masih terus berkutat dengan demonstrasi, fitnah, dan hujat-menghujat. Menurutnya, kehidupan bangsa kini terlalu banyak diliputi pikiran negatif terhadap liyan, suuzan, berprasangka buruk.

"Saya sudah geregetan betul dengan masalah-masalah tidak produktif itu. Apakah ini mau diterus-teruskan?" ujarnya.

Jokowi berpendapat bahwa karakter zaman sekarang bukanlah negara kuat mengalahkan negara yang lemah, melainkan negara cepat mengalahkan negara yang lambat. "Kalau kerja kita monoton, pasti ditinggal kita!"

Pada bagian lain, terkait dengan rakornas, Presiden meminta aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) segera diimplementasikan di seluruh desa di Indonesia. "Jadi, ada transparansi, pertanggungjawaban yang konkret, tidak hanya di tulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan," harapnya.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, sampai saat ini aplikasi Siskeudes telah diterapkan di 24.863 desa atau 33,17% dari seluruh desa yang tersebar di 192 kabupaten/kota. (Nur/Ant/X-5)