Ribuan Alumni UI Dukung Petisi Pasal Penodaan Agama Dihapus

KESATUAN Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI) menggalang dukungan mendesak pemerintah menghapus Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama. Pasal yang merujuk pada UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 itu penggunaannya dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan.

Koordinator KA-KBUI Reinhard Sirait mengatakan, pasal tersebut dalam praktinya dimanfaatkan sebagai strategi politik yang menghadirkan aksi dan pernyataan intoleran di Tanah Air. Sentimen agama, kata dia, telah digunakan sebagai jalan untuk meraih kepentingan tertentu.

"Kami tidak sekedar mendukung elit politik tatapi lebih kepada rakyat. Bagaimana mahasiswa bersatu kembali bersama rakyat," kata Reinhard dalam sebuah pertemuan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 18 Mei 2017.

Ia menuturkan, hadirnya petisi di kalangan kaum intelek ini guna mengembalikan kembali tatanan masyarakat Indonesia yang demokratis, berdaulat dan bebas intimidasi. Menurutnya, politik identitas yang terjadi saat ini dalam level sangat darurat untuk dibenahi.

"Kita merasakan satu sama lain saling menjatuhkan, fanatisme berlebihan, dan tidak ada yang kita dapat. Faktanya kita tidak bisa bersatu," ujarnya.

Reinhard mengatakan, petisi ini akan dilakukan di lingkungan kampus UI. Sudah ada 1.168 alumni UI yang telah mengatakan diri untuk ikut bergabung.

Tuntutannya, lanjut dia, mengecam vonis pidana penodaan agama dalam pasal 156a KUHP. Selain itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif didesak untuk segera mencabut dan merevisi pasal yang dianggap anti demokrasi tersebut.

"Kami meminta segenap rakyat Indonesia bersatu padu dan tidak kenal lelah ataupun gentar memperjuangkan cita-cita reformasi dna terus merawat keberagaman Indonesia kita," paparnya.

Petisi ini nantinya akan disampaikan langsung kepada pihak terkait seperti pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Reinhard berpandangan, 19 tahun sejak reformasi bergulir, perkembangan situasi politik sudah tak sejalan dengan perjuangan agenda reformasi terdahulu.

"Kita ingin hidup berdampingan secara demokratis, politik identitas ini berbahaya. Pilihan lain l, kita akan turun ke jalan lagi, seperti 19 tahun lalu," tandasnya.(OL-3)