Pemerintah Finalisasi Badan Siber

PEMERINTAH terus menggodok ­peraturan soal badan siber nasional dan sandi ­negara. Badan tersebut kini tengah dalam tahap finalisasi sebelum dikeluarkannya peraturan presiden (perpres).

“Jadi badan siber dan sandi negara, itu memang sudah dalam tahapan finalisasi. Tentunya nanti pada timing yang tepat akan segera disampaikan,” kata Seskab Pramono Anung.

Perpres itu dipandang penting, sebab serangan siber saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hoax (berita ­bohong), cepat atau lambat itu akan menggangu sistem demokrasi sehingga kalau ada badan yang menangani itu akan lebih baik.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menambahkan badan siber tersebut nantinya bakal mengerucut kepada integ­rasi dengan lembaga yang sudah ada. Hal tersebut juga sudah sempat dibahas dalam rapat terbatas, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan fungsinya, Teten menyebut badan siber hanya melakukan proteksi, bukan penegakan hukum. Penegakan hukum akan tetap ada di tangan kepolisian dan kejaksaan.

“(Badan siber) punya fungsi intelijen untuk saya kira ada kebutuhan untuk menghentikan, menjaga, dan mempertahankan sistem data di pemerintahan. Lalu, mengidentifikasi bahaya-bahaya yang bisa digunakan untuk kejahatan,” kata dia.

Pakar keamanan siber Pratama ­Persa­dha pun setuju pemerintah segera membentuk badan siber nasional ­menyusul ­serangan ransomware ­Wannacry ­terhadap 99 ­negara, termasuk Indonesia.
“Sekali lagi ini adalah peristiwa yang seharusnya membuka mata kita semua bagaimana rentannya keamanan di wilayah siber,” kata Pratama.

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (­CISSReC) mengatakan Indonesia bisa ­melihat bagaimana mitigasi ­negara-negara yang sudah memiliki badan siber.

Oleh karena itu, keberadaan badan ­siber nasional harus segera direalisasikan karena peristiwa serangan siber yang masif makin sering terjadi dewasa ini termasuk di Indonesia. (Pol/Nur/Ant/ P-2)