Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government terintegrasi. Hal itu dilakukan demi efisiensi anggaran berkenaan dengan belanja teknologi informasi (TI).
“Kita harapkan dengan terintegrasi antarsistem e-government pemerintah pusat dan daerah, akan terjadi efisiensi dalam belanja TI,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur seusai rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin.
Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Asman menjelaskan selama ini penerapan e-government masih parsial, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Pemda bikin sendiri, pemprov bikin sendiri, bahkan kementerian bikin sendiri. Kita coba fasilitasi untuk disatukan, ternyata 65% sistem itu sama. Kalau diintegrasikan cost-nya bisa turun karena belanja TI kita selama ini besar juga, lebih kurang Rp16 triliun sampai 2016,” paparnya.
Ia pun mencontohkan program yang bisa di-share atau dipakai bersama-sama seperti program data kepegawaian. “Data kepegawaian di pemda bisa dikopi, jadi enggak usah dibuat lagi. Misalnya, pangkatnya berapa, eselon ada berapa, itu kan ada programnya,” tambah Asman.
Selanjutnya, 35% program sisanya bisa dikembangkan sendiri oleh setiap instansi atau daerah. Biasanya yang 35% itu menyangkut hal-hal khusus yang tidak bisa di-share, misalnya perpajakan dan data intelijen.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tahun ini seluruh kabupaten/kota harus sudah menerapkan sistem e-government. “Dengan begitu, ada transparansi mengenai perencanaan program, perencanaan anggaran, barang dan jasa, serta retribusi pajak,” kata dia.
Asman pun menambahkan pemerintah akan memaksa daerah-daerah yang belum menerapkan e-government untuk segera menggunakannya. “Daerah-daerah yang tidak mau akan kita paksa. Mau tidak mau ada sanksi, dengan penilaian jelek kan mau enggak mau dia harus ikut,” tandasnya. (Nur/P-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved