Gebuk Organisasi Penentang Konstitusi

KENDATI konstitusi menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat, pemerintah tidak ragu menindak organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tinggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Presiden Joko Widodo mengemukakan hal itu ketika bertemu dengan para pemimpin media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

“Kalau keluar dari koridor konstitusi, gebuk saja. Organisasi seperti itu selama ini dibiarkan. Kalau saya, tidak bisa (membiarkan). Sejak saya dilantik, pegangan saya ialah konstitusi,” kata Jokowi.

Ketegasan itu, lanjut Presiden, juga berlaku buat komunisme atau PKI. “Kalau (PKI) nongol, kita gebuk juga. Tap MPR-nya masih berlaku, kok. Jangan cuma bikin isu (soal PKI).”

Kepala Negara mengatakan dirinya memang terkesan tegas dengan menggunakan istilah gebuk. “Ya, gebuk. Masa jewer. Nanti dibilang ragu-ragu.”

Meskipun demikian, ketegasan itu diletakkan dalam nilai moral, etika, dan keadaban bangsa Indonesia. Di lapangan, Presiden meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertindak tegas. “Jika ada bukti dan fakta, lakukan penegakan hukum. Jangan pakai hitung-hitungan lain selain penegakan hukum.”

Pada kesempatan itu, Jokowi menyinggung soal fitnah yang ditujukan kepada dirinya sejak Pilpres 2014. Jokowi menyesalkan dia dan keluarganya difitnah terlibat PKI. Bagi Jokowi, ia dan keluarganya sangat jelas sama sekali tidak terkait dengan partai berideologi komunis tersebut.

Kepala Negara mengaku emosi dengan fitnah itu karena menghabiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk memajukan kemakmuran rakyat. “Saya lahir jelas, orangtua jelas. Silakan dicek. Namun, setelah orangtua saya jelas tak terlibat PKI, kok dibilang itu bukan ibu saya. Kalau seperti itu terus, ya tidak rampung-rampung. PKI itu kan larang­annya jelas. PKI gebuk saja. Orang lain sudah bicara urusan fantasi mobil masa depan, kita masih urusan begini.”

Pada Rakornas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Asrama Haji Medan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui potensi perpecah­an selalu ada dan senantiasa mengan­cam bangsa Indonesia yang multietnik dan agama.

“Kondisi yang tenang tidak boleh dianggap sepele atau menganggap potensi dan ancaman perpecahan tersebut tidak ada. Potensi itu ada, baik eksternal maupun internal,” ungkap Jenderal Tito yang didampingi Gubernur Sumut, Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel, dan Ketua Umum IMM Taufan Putra.

Dari aspek internal, menurut Kapolri, potensi itu muncul karena belum meratanya hasil pembangunan sehingga dapat menimbulkan kerawanan.

“Apalagi secara demografi, Indonesia masih didominasi masyarakat low class. Kondisi itu semakin diperparah dengan adanya perilaku yang memanfaatkan dan memanipulasi demokrasi dengan menggunakan kelompok low class tersebut untuk kepentingan elite,” jelas Kapolri.

Dari aspek eksternal, kata Tito, ancaman selalu ada karena aksi anarkisme dari berbagai kawasan di dunia yang mendorong elemen masyarakat di sini untuk berbuat seperti itu. Dalam politik berlaku hukum rimba. “Siapa yang kuat, dia yang menang.” (Pol/Nur/Ant/X-3)