Pansel Komnas HAM Akui Ada Calon Titipan dari Pemerintah

KETUA Panitia seleksi calon komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Jimly Asshiddiqie mengakui jika ada calon titipan dari pemerintah. Namun, ia menegaskan, semua calon komisioner memiliki kesempatan yang sama.

"Ada (calom titipan pemerintah), tapi kan kita iya-iyain saja," kata Jimly di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).

Jimly mengaku, saat dititipi, ia mengatakan tidak bisa memuluskan langkah calon titipan tersebut. Ia menegaskan pansel harus bersikap objektif dalam menentukan calon, dan keputusannya pun harus kolektif dari anggota pansel yang lain.

Selain itu, ia juga sempat mendapat masukan agar tidak meloloskan calon-calon petahana. Hal ini, lantaran pengurusan Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 dinilai tidak menunjukkan perbaikan di Komnas HAM.

"Ada masukan supaya incumbent jangan ada yang lolos, tapi kan nggak bisa begitu. Harus adil, tidak boleh kita perlakukan diskriminatif," tegas dia.

Dalam kesempatan itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengakui jika secara kuantitas, pendaftar calon komisioner menurun. Namun, secara kualitas meningkat pesat.

Seiring dengan berubahnya dimensi pemenuhan HAM yang beralih ke soal ekonomi, sosial, dan budaya, Jimly mengaku banyak calon yang menguasai bidang-bidang tersebut.

"Artinya pengalaman di bidang ekosob, agraria, buruh migran. Dosen juga banyak yang bagus-bagus. Calonnya relatif bagus-bagus, tapi kita harus milih 28 orang saja," tutur Jimly.

Seleksi calon komisioner Komnas HAM memasuki tahap ketiga dengan tersisa 60 peserta. Mereka dijadwalkan mengikuti uji publik hari ini (Rabu; 17/5) dan dan Kamis (18/5).

Usai uji publik, tim pansel akan menyeleksi lagi hingga tersisa 28 calon. Kemudian, tim akan melakukan wawancara dan psikotest dan memilih 14 orang.

Nama 14 orang yang lolos seleksi tersebut akan diserahkan ke DPR. Nantinya, hanya akan ada tujuh komisioner baru untuk kepengurusan periode 2017-2022.(OL-3)