Kedepankan Persatuan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta semua elemen bangsa menahan diri dan mengedepankan persatuan untuk menghindari disintegrasi antarkelompok. Memanasnya situasi bangsa wajib disikapi secara bijak.

Meski pilkada DKI Jakarta sudah usai, ketegangan antarkelompok yang merambah hingga lintas wilayah memang belum mereda. Masyarakat terbelah oleh penyikapan terhadap vonis dua tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi penghadangan dan penolakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah oleh massa di Manado, Sulawesi Utara, pun terjadi Sabtu (13/5). Fahri ditolak karena dinilai antitole-ransi. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis juga ditolak saat mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Ke-15 di Aceh, Sabtu (6/5). Aksi itu terjadi sehari setelah pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ditolak kehadirannya di Pontianak, Kalbar.

Kalla menegaskan, dengan berakhirnya pilkada semesti­nya berakhir pula semua urusan dan persaingan. Ia mengajak masyarakat terus menjaga persatuan. “Suasana begini kadang-kadang salah perkiraan atau mungkin jadi saling curiga, kurang pengertian. Maka, mari kita satukan kembali. Jangan karena pilkada menyebabkan kondisi begini,” katanya di rumah dinas Wakil Presiden di Jakarta, kemarin.

Wapres juga mengajak semua pihak saling menahan ucapan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. “Kemudian saling mengucap, saling salah pengertian yang menjalar ke mana-mana.’’

Fahri menyesalkan informasi yang beredar di antara warga Manado bahwa dia sosok intoleran dan sebagai perwakilan dari FPI. Menurutnya, insiden yang dia alami di Manado ialah dampak dari pilkada..

“Kritik saya kalau saya salah. Kalau saya melanggar hukum, bawa ke pengadilan. Kalau saya melanggar etika, ada lembaga etik di DPR. Jangan kita provokasi masyarakat supaya tidak mau menerima kenyataan kita ini berbeda,” tandasnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak semua pihak mempertahankan kerukunan dan kedamaian di Sulut. Olly mengerti dan memaklumi aksi penolakan terhadap Fahri. Meski demikian, ia harus menerima yang bersangkutan sebagai pejabat negara.

Kemarin, sekelompok warga kembali berunjuk rasa mendesak pembubaran FPI dan menyerukan NKRI harga mati. Olly menegaskan masyarakat Sulut pada umumnya menolak kelompok-kelompok radikal yang mengancam NKRI.

“Sulut yang sudah menjadi ikon kerukunan serta perdamaian tetap harus kita jaga bersama karena warga Sulut sudah dikenal secara nasional ramah dan bersahaja. Sulut cinta damai dan menjunjung kerukunan agar bingkai NKRI tetap terjaga,’’ tukas Olly.

Di sisi lain, Gubernur Cornelis enggan menanggapi penolakan terhadap dirinya di Aceh dua minggu lalu. Cornelis hanya menyatakan, sebagai penyelenggara negara, ia diamanahkan konstitusi untuk mengamalkan Pancasila, menjunjung tinggi UUD 1945, dan menjaga kebinekaan dalam bingkai NKRI.

‘’Sebagai warga negara kita wajib menolak semua aliran keras, radikal. Bukan kepada (ajaran) agamanya, melain­kan kelompok-kelompok tertentu. Kita kembali ke jati diri bangsa, titik,’’ tuturnya.

Aksi massa
Terkait dengan situasi bangsa saat ini, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid alias Gus Sholah mengaku prihatin. Ia meminta semua elemen bangsa mencari solusi sehingga kebersamaan dan persatuan terajut kembali.

“Semua harus menahan diri, tidak ada lagi aksi massa dari mana pun juga. Meredam suasana apalagi menjelang puasa. Setelah puasa kita bertemu, berdiskusi, menata ke arah yang lebih baik,” tandasnya. (Nur/Nov/Put/VL/AR/X-8)