KPK Dalami Kontrak Garuda-Rolls Royce

KPK terus mendalami aliran suap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dalam kasus korupsi pengadaan 50 pesawat dan 11 mesin pesawat Rolls Royce. Hal itu dilakukan melalui analisis dokumen keuangan pembelian yang telah diamankan dari sejumlah penggeledahan.

“Dalam proses penyidikan kasus indikasi suap terkait dengan pengadaan mesin dan pesawat Garuda, penyidik masih mendalami sejumlah dokumen fisik dan elektronik yang telah kita dapatkan saat penggeledah­an dan penyitaan,” terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut Febri, KPK ingin mendalami kontrak dan transaksi pengadaan badan dan mesin pesawat pabrikan Rolls Royce. Hal itu bertujuan memperkuat konstruksi perkara yang sedang dibangun KPK dalam tahap penyidikan untuk tersangka Emirsyah Satar.

“Karena dimensi kasus ini lintas negara, penyidik perlu mendalami sejumlah aspek hukum lintas negara juga dalam perkara ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Febri mengatakan suap yang diterima Emirsyah dari Rolls Royce dijembatani Soetikno yang merupakan Beneficial Owner Connaught International, per­usahaan yang berbasis di Singapura. Perusahaan itu bergerak di bidang bisnis konsultan penjualan pesawat di Indonesia.

KPK juga tengah mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini. Itu akan dilakukan sambil menuntaskan perkara inti, suap. “Apakah nanti ditemukan perbuatan TPPU, kita pertimbangkan lebih lanjut.’’

Pada perkara tersebut, Emirsyah Satar diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan 11 pesawat Airbus A330-300 dari PT Garuda pada 2012.

Mesin Trent 700 tersebut ternyata masuk daftar hitam lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat, Federal Aviation Administration Safety Alert. Namun, mesin itu tetap digunakan untuk menerbangkan Airbus A330-300.

Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk uang dan barang dari Soetikno. Uang yang diterima Emirsyah diduga bernilai 1,2 juta euro dan US$180 ribu. Sementara itu, suap dalam bentuk barang bernilai US$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia. (Cah/P-2)