Bukti Pelanggaran HTI Disebut Kuat

PEMERINTAH mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kuat dugaan pelanggaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Catatan itulah yang akan dijadikan dasar pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut melalui jalur hukum.

“Kita kasih data ke Kementerian Hukum dan Hak ­Asasi Manusia dilengkapi nanti dimasukkan ke kejaksaan,” papar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, kemarin.

Ia membuka sedikit dari beberapa bukti pelanggaran HTI yang telah dikantongi pemerintah yang nantinya diuji di pengadilan. Salah satunya ialah kegiatan yang menyuarakan sistem khilafah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan upaya pemerintah membubarkan HTI tidak terkait dengan menghalangi kegiatan dakwah Islam. “Ini upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” kata Lukman di Jakarta, kemarin.

Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan berpendapat tindakan pembubaran HTI dibenarkan secara hukum dengan pertimbangan atas dasar kepentingan nasional.

“Pada prinsipnya negara menghormati hak-hak warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi negara RI yang berdasarkan hukum dan konstitusi tentu tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang anti-Pancasila sebagai dasar negara RI.

Budi menambahkan, demi kepentingan nasional, dalam hukum pidana dan hukum tata negara berlaku adagium bahwa aturan hukum darurat untuk kondisi darurat, maka prinsip ­clear and ­present ­danger dapat diterapkan sehingga negara dapat membubarkan HTI demi keutuhan NKRI.

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim hukum terkait dengan rencana pemerintah membubarkan organisasi tersebut. (Cah/LN/Ant/X-6)