Politik Identitas Ancam Demokrasi Bangsa

BILA politik identitas digunakan secara masif, iklim demokrasi bangsa ini dalam posisi terancam. Politik identitas yang sebelumnya teridentifikasi digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta akan berbahaya bila kembali dimunculkan dalam Pemilu Serentak 2019 mendatang.

Demikian yang disampaikan oleh Sestama ABN Partai NasDem Eusebio Hornai Rubelo dalam Rapat Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem DKI Jakarta.

"Politik identitas jika dimainkan secara masif, maka akan sangat optimal hasilnya, ini akan mengancam iklim demokrasi kita," katanya, di Jakarta, Senin (8/5).

Politik identitas, kata dia, merupakan suatu tindakan politik yang digunakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik etnis, gender atau lainnya untuk mewujudkan kepentingan anggotanya. "Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan dari kelompok mayoritas atau sebaliknya."

Dengan maraknya penggunaan politik identitas beberapa waktu belakangan, ia meminta kepada para pemimpin agama untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan terbebas dari hal tersebut. "Dalam masyarakat plural, politik identitas akan melahirkan konflik dan ketegangan," ujar Eusebio.

Ia juga meminta kepada masyarakat agar secara kolektif membangun nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme. "Masyarakat menjadi ujung tombak dari kontrol yang harus dilakukan terhadap perkembangannya."

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menyebut politik identitas berpotensi kembali digunakan dalam Pemilu 2019 baik dalam pileg maupun pilpres. Namun, Partai NasDem, kata dia, mengambil posisi akan selalu menjaga Pancasila dan kebinekaan.

"NasDem didirikan dengan ide gagasan untuk menjaga nilai-nilai luhur yang dicanangkan oleh pendiri bangsa," terangnya.

Untuk mengantisipasi penggunaan politik identitas tersebut, Taufik mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meyakinkan kembali dasar negara bangsa. (X-12)