Program Prorakyat Miskin Jadi Jurus Jitu

PEMERINTAHAN Jokowi terus diterpa sejumlah isu tak sedap. Selain rumor ada kalangan komunis di lingkungan Istana, Presiden Jokowi kerap dituding berupaya melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penodaan agama.

Menurut pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi, ada gerakan politik yang ingin mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-JK.

“Niatnya untuk menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Risiko sosialnya besar sekali. Ini bisa memecah belah bangsa, merusak kohesivitas masyarakat, mengancam kebinekaan, dan mencoreng demokrasi,” ujar Airlangga saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Berkaca pada pengalaman di AS, Airlangga menyarankan pemerintahan Jokowi fokus melindungi kaum miskin dari terpaan rumor. Cara yang paling ampuh ialah dengan menciptakan program-program prorakyat miskin.

“Karena kaum miskin ini yang paling rentan termakan isu tak jelas. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah harus mulai melakukan lobi-lobi, merangkul kelompok-kelompok Islam, aktor-aktor strategis umat Islam, menunjukkan keberpihakan dan melakukan konsolidasi politik, baik di tingkat bawah maupun di kalangan elite,” imbuhnya.

Pengamat komunikasi politik membenarkan bahwa isu-isu politik dan berita bohong yang dilempar ke publik lewat media massa dan media sosial bertujuan untuk menggerogoti eksistensi pemerintahan yang sah.

“Pelakunya merupakan pengecut yang menghalalkan segala cara dan tidak berani berpegangan pada moral dan etika dalam mencapai kekuasaan. Ini cara-cara machiavellian,” tandas Emrus.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan ada beragam pikiran dan pandangan yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menurunkan reputasi dan prestasi pemerintahan Jokowi.

Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta 2017 bahkan diidentikkan sebagai bentuk melemahnya pemerintahan Jokowi.

“Ada kelompok yang berani menawarkan gagasan politik yang tidak sesuai dengan ideologi dan komitmen kebangsaan kita dengan sebuah ideologi dan komitmen baru,” ujar Surya. (Deo/P-5)