Sistem Terbuka Terbatas Jadi Tawaran Jalan Tengah

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut sistem pemilu terbuka terbatas yang ditawarkan pemerintah dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan jalan tengah dari aspirasi masyarakat dan partai politok

Jalan tengah tersebut, kata Tjahjo, merupakan solusi sebab kedaulatan untuk menentukan caleg yang lolos ke DPR/DPRD menjadi milik parpol, di sisi lain masyarakat masih bisa memilih baik caleg atau parpol.

"Karena kedaulatan di tangan partai politik dalam menentukan caleg dan masyarakat pemilih bisa memilih caleg dan bisa memilih partai politik, itu pertimbangan pemerintah dengan opsi terbuka terbatas," ujar Tjahjo saat berbincang dengan Media Indonesia, Jumat (5/5) lalu.

Tjahjo menjelaskan, kedaulatan parpol dalam mencalonkan caleg tersebut harus dihormati dengan tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memilih. Sistem terbuka terbatas itu juga untuk menghindari anggota DPR yang mengabaikan peran parpol karena merasa dirinya dipilih langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai ada anggota DPR yang dicalonkan partai kemudian jadi anggota DPR teriaknya 'saya jadi anggota DPR karena pilihan rakyat', mengabaikan partai yang mencalonkan. Kalau partai tidak mencalonkan mana bisa jadi caleg dan anggota DPR," cetusnya

Tjahjo tidak sependapat jika para caleg akan berebut nomor urut teratas dengan melakukan transaksi politik dengan petinggi partai sehingga biaya politik akan semakin tinggi dibanding sistem terbuka saat ini.

"Tidak ada perlombaan nomor urut menurut saya karena hak penuh pada partai politik yang menentukan kadernya duduk di lembaga legeslatif sebagai calon," tukasnya.

Diketahui saat ini mayoritas fraksi di pansus menginginkan sistem terbuka, hanya PDIP dan Golkar saja yang menginginkan terbuka terbatas/tertutup. Tjahjo pun menyerahkan sepenuhnya pembahasan sistem pemilu kepada pansus apakah akan dimusyawarahkan atau divoting dalam paripurna.

"Kalau musyawarah sulit di Pansus tentunya akan diputuskan dalam paripurna DPR," pungkas mantan Sekjen PDIP itu. (X-12)