Presidential Treshold Anomali dalam Sistem Presidensial

PENELITI senior politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebuah anomali dalam sistem politik presidensil. Seharusnya, pencalonan presiden tidak bisa didikte oleh hasil pemilu dewan.

"Basis legitimasinya berbeda satu sama lain. Konsokuensinya pencalonan presiden tidak bisa merujuk ke hasil pemilu parlemen," kata Syamsudin dalam diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).

Karena itu, dia menilai penggunaan ambang batas merupakan penyimpangan di dalam sistem politik Indonesia. Apalagi, Pilpres dan Pileg di tahun 2019 mendatang akan dilakukan serentak.

"Parlemen ya belum ada. Akhirnya tidak masuk akal bila hasil Pemilu 2014 digunakan kembali," kata dia.

Namun, dia mengakui harus ada sebuah mekanism untuk mengatur pencalonan presiden. Jumlah calon justru akan meroket bila tidak ada pembatasan siapa yang maju dalam kompetisi menduduki RI 1.

Semakin banyak partai yang akan ikut bergabung akan jadi persoalan tersendiri. Di satu sisi, melarang mereka mengusung dan mendukung calon presiden bertentangan dengan konstitusi.

Di sisi lain, mereka belum memiliki bukti kerja di dewan. Perlu ada jalan keluar untuk membuat batasan yang dapat disepakati bersama.

Salah satu solusi yakni dengan menggunakan basis dukungan koalisi. Bukan kursi atau perolehan suara seperti yang tengah diperdebatkan.

"Presiden bisa diusung oleh koalisi yang minimal terdiri dari dua partai yang duduk di dewan. Tapi ada batas maksimal agar tidak hanya muncul satu calon," beber Syamsudin.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah menyampaikan hal senada. Menurut dia, ambang batas pengusulan calon presiden justru tidak sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pileg dan dan Pilpres serentak.

"Pemilu serentak memiliki metode yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pasangan calon diusulkan sebelum pemilu dengan menafsirkan lewat hasil Pemilu 2014," tegasnya.

Ramdansyah menyebut presidential treshold justru hanya aka menjegal partai baru yang belum duduk di parlemen. Akhirnya ambang batas hanya akan mendiskriminasi partai baru dan partai lama.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Sjadzily mengakui semangat pemilu serentak adalah untuk menciptakan koalisi kuat sebelum pilpres berjalan. Namun untuk itu, harus ada parameter yang bisa diukur.

"Nah itu dengan menggunakan presidential treshold," tegas dia. (OL-6)