DPR Pecah Tiga Kubu soal Presidential Threshold

AMBANG batas pencalonan presiden (presidential treshold) di Pilpres 2019 masih menjadi perdebatan di parlemen. Masih belum ada kesepakatan apakah ambang batas akan tetap diberlakukan atau dipasang setinggi apa.

"Ada sekitar sebelas isu yang jadi perdebatan di DPR terkait UU Pemilu, karena setiap fraksi memiliki pemikiran berbeda untuk tiap poin. Presidential treshold salah satunya," kata anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Sjadzily di dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu (6/5).

Saat ini sudah muncul empat kubu besar di DPR RI untuk pengaturan presidential threshold dalam Pilpres 2019. Mulai dari menghapus angka ambang batas hingga ke menyetal batas lebih tinggi dibandung Pilpres 2014.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyebut, penghapusan presidential threshold di dukung oleh Partai Gerindra, PAN, Hanura dan Demokrat. Mereka menilai dalam Pilpres dan Pileg serentak di 2019 tidak perlu ada ambang batas untuk pencalonan presiden.

PKB berpendapat presidential treshold cukup mengikuti parlementary threshold, atau memperoleh dukungan tiga persen suara. Partai yang sudah masuk parlemen dinilai PKB sudah bisa mengajukan calon presiden.

Empat partai, yakni Golkar, NasDem, PKS dan PDI Perjuangan menilai usulan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara perlu dipertahankan. Dengan begitu, presiden terpilih nanti mendapat dukungan kuat dari parlemen dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

"Kalau PPP saya belum tahu ke arah mana karena saya baru seminggu ini dipindah ke pansus," kata dia.

Masih banyak perdebatan terjadi soal UU Pemilu. Namun, Ace memastikan semuanya akan segera dapat diselesaikan. (OL-6)