Presiden Minta KPK Bantu Pemerintah

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa ia mendukung berbagai langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah pun memerlukan bantuan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pernyataan itu disampaikan ketika menerima pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Hanya empat pemimpin yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang, sedangkan Laode Syarif sedang dinas ke luar negeri.

"Mendukung (KPK) dalam hal apa pun, terutama dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih, berintegritas yang terbebas dari korupsi," ujar Presiden ketika membuka pertemuan.

Presiden berharap dengan begitu manajemen tata kelola pemerintahan bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

Lewat layanan yang bagus, Jokowi ingin Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Sehingga Indonesia punya daya saing global," tegas Kepala Negara.

Di kesempatan berbeda, ketika diminta tanggapan tentang rencana hak angket DPR terhadap KPK yang tengah bergulir, Presiden meyiratkan tidak bisa mencampuri.

"Itu wilayah DPR," tandasnya singkat, di acara pengusaha Nahdliyin di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemarin.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan tujuan angket sangat positif demi perbaikan lembaga KPK.

Hak angket DPR juga sesuai yang diatur dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Kami santai saja, (angket) mau jalan silakan. Tidak jalan juga tidak apa-apa. Yang penting kita masing-masing memiliki niat yang tulus dan baik, yaitu sama-sama ingin KPK yang baik sebagaimana niat saat pembentukannya dulu," ujar Bambang, kemarin.

Disinggung soal pemetaan fraksi-fraksi yang menolak dan mendukung angket, Bambang mengklaim belum mengetahui.

Bambang hanya mengatakan fraksi-fraksi partai tengah melakukan pencitraan menyangkut dinamika hak angket atas pemeriksaan KPK terhadap anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani terkait perkara dugaan korupsi proyek KTP-E. (Pol/Nov/P-1)