Anies Bantah Ada Kontrak Politik untuk tidak Maju di Pilpres 2019

GUBERNUR DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berkomitmen menjalankan amanah melayani warga Ibu Kota selama masa periode tugas 2017-2022. Namun, peluang dirinya untuk maju mencalonkan diri sebagai Presiden (calon Presiden) pada 2019 masih ada.

Anies membantah telah menandatangani surat kontrak politik tidak akan menjadi Capres pada 2019. Anies tidak secara tegas menyebut akan maju bila memang dicalonkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Anies mengatakan, setelah terpilih menjadi orang nomor satu Ibu Kota, tugasnga hanya akan dilakukan di lingkungan DKI Jakarta.

"Tidak ada tanda tangan yang menyatakan kontrak politik seperti itu, kami tidak ada menyatakan kami tidak akan maju (sebagai capres) di 2019," kata Anies seusai penetapan Gubernur DKI di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Ia menegaskan, komitmen yang mesti dilakukan yakni fokus bekerja sebagai Gubernur DKI melayani warga. Kerisauan, lanjut dia, tidak perlu disikapi berlebihan.

"Dicek di laci mana pun (surat kontrak politik) enggak ada," ujarnya.

Kontrak politik ini sebelumnya dihembuskan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Surat tersebut dibuat agar Anies-Sandi tidak menjadi kutu loncat buat maju menjadi capres di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Dari awal pembicaraan, semacam ada kesepakatan pakai tulisan tangan saya. Sesuai salah satu butir, Pak Anies, Pak Sandi (harus) menyelesaikan masa jabatannya 2017-2022," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut Fadli, secarik kertas perjanjian bertuliskan tangan itu juga ditandatangani para pemimpin Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung. Tulisan tangan itu dibuat pada 23 September 2016.

"Itu pakai tulisan tangan saya, 23 September, sebelum terpilih (dicalonkan). Karena kita melihat ketika seseorang mendapatkan amanah, itu satu paket lengkap dengan durasinya, sehingga bisa sesuai masa jabatannya," ujar Fadli.

Ia menegaskan, perjanjian itu dibuat agar preseden buruk yang dirasakan Gerindra tidak terulang. Saat Pilkada DKI 2012, Gerindra mendukung Joko Widodo, tetapi Jokowi meninggalkan jabatannya buat bertanding melawan Ketua Umum Gerindra, Prabowo, di Pilpres 2014.

"Makanya enggak jelas jadinya (kalau loncat). Ketika seseorang diberi amanah 5 tahun, berarti dia merencanakan dan bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya. Kalau hanya loncat-loncat untuk apa jabatan kalau tak bisa melaksanakan," kata Fadli. (MTVN/OL-2)