Pengawasan Internal di Daerah Mandeg Picu Korupsi

PENGAWASAN internal seperti inspektorat jenderal (Itjen), khususnya yang berada di daerah dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini tidak berfungsi optimal. Akibatnya, banyak penyimpangan dan korupsi yang dilakukan pejabat daerah termasuk kepala daerah tidak ditangani secara tuntas.

Penilaian tersebut dikemukakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai pimpinan KPK bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta Jumat (5/5). Marwata mengatakan KPK sudah menindak puluhan kepala daerah yang bermasalah.

"Kami lihat ini karena pengawas internal yang kurang berperan seperti Itjen karena diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kami usulkan (Itjen) tidak di bawah kepala daerah, tapi ada lembaga independen yang membina inspektorat maupun untuk pemutusan pengangkatannya," katanya. Marwata juga mengusulkan agar pemecatan PNS dipermudah karena selama ini terbukti banyak penyimpangan dan pelanggaran etik yang sanksinya tidak tegas.

Di satu sisi Wakil Ketua KPK lainnya Basariah Panjaitan menyoroti tentang kewenangan PPNS,
kepabeanan, dan cukai. "Jika kewenangan diberikan kepada instansi maka akan timbul arogansi dan penyimpangan. Yang kita lakukan kerja sama dengan penyidik Bea Cukai agar semua barang masuk melalui jalur resmi," katanya.

Sedangkan Saut Situmorang mengatakan perlunya membuat terobosan bagi satuan tugas di bawah satu struktur yang tugasnya tidak hanya pencegahan dan penindakan tapi juga monitoring. "Ada aturan detail yang harus dipatuhi, misalnya tidak boleh main golf di luar ketentuan, model-model seperti itu sedang dikembangkan," katanya.

Presiden Jokowi sendiri menyatakan pemerintah mendukung apapun yang dilakukan KPK dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. "Pemerintah perlu dukungan KPK untuk membangun pemerintaham yang baik," katanya.

Pemerintah terus berupaya menerapkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan harapan masyarakat. "Pemerintahan yang cepat dalam melayani masyarakat, bebas dari korupsi dan memiliki daya saing global," kata Presiden Jokowi.(OL-3)