Menteri Agama Sudah Bertemu HTI, Pemerintah Segera Ambil Sikap

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama telah bertemu dengan perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah akan mengambil sikap dalam beberapa waktu ke depan.

"Sudah ketemu dengan Menteri Agama (Lukman Hakim Saifudin) kok," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk melihat organisasi masyarakat (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tim khusus itu kini ada di bawah kendali Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi prinsip bagi setiap ormas yang beraktivitas di Indonesia. "Kalau di luar itu sanksinya ada, apalagi yang melawan," kata dia.

Pemerintah sadar dengan aktivitas beberapa ormas yang berbahaya untuk keutuhan NKRI. Tjahjo mengaku mendapat banyak keluhan terkait aktivitas yang berkaitan dengan ormas yang tak sesuai dengan Pancasila.

"Karena semua sudah marah loh, semua sudah minta ditertibkan," kata dia.

Saat ditanyakan sejauh apa proses pembahasan pemberian sanksi oleh pemerintah, Tjahjo enggan memberi tahu. "Tunggu saja tanggal mainnya," kata dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto mengatakan, Mabes Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait wacana pembubaran ormas HTI.

Menurut Rikwanto, kajian dari berbagai pihak telah dilakukan. Termasuk kajian mandiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memberikan sudut pandangnya.

"Mudah-mudahan cepat selesai dan dikeluarkan pernyataam resmi pemerintah tentang cara pandang pemerintah terhadap HTI," tandas Rikwanto. (MTVN/X-12)