Mantan Dirut PNRI Emosi Dituduh Menggelembungkan Dana Proyek KTP-E

MANTAN Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, emosi saat proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) yang dikerjakan perusahaannya ada penggelembungan (mark-up) dana. Dia mengaku sedih.

"Saya merasa miris, sedih karena mendengar proyek ini di-mark-up. Karena isunya begitu. Kami bekerja dengan tulus ikhlas," kata Isnu tak mampu menahan emosi di dalam persidangan KTP-e dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (4/5).

Isnu mencurahkan isi hatinya saat Jaksa Abdul Basir bertanya seputar modal satuan KTP-e. Curhat ini disampaikannya tanpa henti.

Dengan suara sesegukan dan bergetar, Isnu mengatakan seluruh pengadaan dilakukan dengan perhitungan matang. Hitungan harga Rp16 ribu per keping KTP-e sudah melalui perhitungan ketat.

Dia menyebut harga sudah terbagi ke dua elemen. Untuk blangko memiliki harga produk Rp12 ribu. Sedangkan biaya untuk personalisasi ditambah distribusi sebesar Rp4 ribu.

Untuk blangko saja, dibutuhkan sejumlah material bahan baku yang harganya tidak bisa disamakan dengan kartu lain.

"Ada plastik, ada cip, printed hologram. Harus juga ada antenenya, kalau tidak, tidak bisa komunikasi, ada laminasinya untuk pelindung," kata dia.

Material ini yang kemudian harus diproses dengan alat berteknologi tinggi oleh orang-orang yang tidak sembarangan pula.

Tudingan yang menyebut blangko yang dikerjakannya hanya bermodal Rp8 ribu membuatnya terenyuh. Dia pun mengaku sudah mengecek harga pasar blangko tahun 2016 untuk menepis hal ini.

Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-butar meminta Isnu untuk menyudahi 'curhat'-nya.

"Kita rasa apa yang ditanya jaksa sudah terjawab," kata dia. (MTVN/OL-2)