Polri Jamin Keamanan Majelis Hakim

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian menjamin keamanan majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disampaikan Kapolri menyusul akan diadakannya Aksi 505 pada Jumat (5/5) esok.

“Polri akan memberikan jaminan kepada hakim. Mekanisme persidangan tanggal 9 (Mei) dilaksanakan sesuai ketentuan. Tidak ada tekanan dari pihak mana pun,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

Aksi 505, lanjut dia, sebenarnya tidak perlu dilaksanakan sekalipun diperboleh-kan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kalaupun ingin menggelar aksi, tujuannya bukan untuk memberi tekanan kepada hakim.

“Hakim tentunya bebas mengambil keputusan dan dijamin undang-undang berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinannya, sekaligus pertanggungjawaban yang bersangkutan memutus kepada Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat bahwa masyarakat tidak perlu melakukan aksi turun ke jalan untuk mengikuti Aksi 505 yang diklaim untuk mengawal majelis hakim sidang penodaan agama.

“Kalau urusan perlu tidak perlu, pemerintah menganggap tidak perlu lagi. Kan pengadilan urusannya itu. Tapi, sulit juga kita batasi seperti itu akibat ada di undang-undang,” kata Kalla di Balai Sidang Jakarta (JCC), kemarin.

Aksi 505 diinsiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Kalla menegaskan, GNPF-MUI selaku penyelenggara aksi harus menaati arahan dari pihak keamanan bila memang tetap ingin berdemonstrasi.

“Jadi, silakan saja, tetapi ada aturannya, jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya harus juga dibatasi, gaduhnya tidak boleh, dan kalau melanggar keamanan, ditangkap,” kata dia.

Ambil tindakan
Menko Polhukam Wiranto juga mengingatkan agar demonstrasi yang rencananya akan dilakukan besok tidak sampai menimbulkan kekacauan. Bila ternyata rusuh, lanjut Wiranto, aparat keamanan tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan.

“Demonstrasi sehari-hari juga tidak perlu dikhawatirkan karena kebebasan di sini ada. Tapi, kalau demonstrasi ­sudah membuat suatu suasana mencekam, ­mengacaukan perekonomian, dan membuat kemacetan, itu yang tidak boleh,” ujar Wiranto.

Wiranto menjamin bahwa pemerintah akan bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap pelbagai aksi anarkistis. Ia berharap demokrasi yang ­merupakan ­kebebasan berpendapat sejatinya ­dapat dilakukan dengan cara-cara yang ­beretika, terhormat, serta bermartabat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono ­mengatakan, dalam surat pemberitahuan aksi, massa yang hadir diperkirakan lebih dari 5.000 orang. Massa akan berjalan kaki seusai salat Jumat di Masjid Istiqlal.

Titik yang akan didatangi massa ialah Gedung Mahkamah Agung yang berjarak tidak terlalu jauh dari Istiqlal. Untuk mengawal jalannya aksi, Argo menyebut pihaknya akan menurunkan 15 ribu personel.
Sementara itu, massa pro-Basuki ­berencana menggelar aksi jalan kaki saat ­Pengadilan Negeri Jakarta Utara ­menggelar sidang putusan pada Selasa (9/5). Mereka akan mengitari Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, yang selama ini dipakai untuk menggelar ­sidang.

Salah seorang inisiator aksi, Birnaldo Sinaga menyatakan, 4.000 orang sudah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Target kami 10 ribu peserta. Dalam aksi tersebut, kami juga berencana ­membuat gerakan 5.000 bunga mawar,” tandas Birnaldo. (Nur/Gol/MTVN/P-5)