Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi, tentang tim pengatur tender kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) bentukan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Keponakan Ketua DPR RI Setya Novanto itu pun memilih bungkam usai digarap penyidik.
Irvan diperiksa sejak pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 18.45 WIB, dia keluar dari Gedung KPK, Jakarta. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar itu enggan meladeni pertanyaan awak media.
"Hujan nih, nggak ada, nggak ada," kata Irvan sembari memantik rokoknya terus berjalan menuju ke mobilnya walau dibasahi rintik hujan, Rabu (3/5) petang.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik mencecar mantan ketua korsorsium Murakabi terkait dengan Tim Fatmawati. Tim Fatmawati, dalam dakwaan, merupakan pengatur tender KTP-e yang nilainya mencapai Rp5,9 triliun dan diduga telahh merugikan negara Rp2,3 triliun.
"Saksi Irvanto kita dalami beberapa hal, seperti terkait dengan Tim Fatmawati dan secara umum yang muncul di persidangan kita klarifikasi," kata Febri saat dikonfrimasi.
Irvan menggunakan PT Murakabi untuk ikut lelang proyek KTP-e pada 2011 lalu. Perusahaan yang beranggotakan PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, dan PT Stacopa itu akhirnya kalah dalam proses administrasi teknis.
Konsorsium Murakabi bersama Konsorsium Astragrapia sengaja dibuat Tim Fatmawati untuk mendampingi Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Namun walau disebut banyak masalah, PNRI menjadi pemenang walau saingannya disebutkan memiliki teknologi yang lebih layak untuk menang.
Irvan, kata Febri, juga dicecar hubungan dengan Andi Narogong dan saksi-saksi lainnya.
"Karena ini jadi bagian penting dalam kontruksi perkara ini, apakah ada pengaturan dan juga relasi dengan proses penganggaran yang diduga ada alokasi ke sejumlah anggota DPR saat itu," terangnya.
Sementara mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari, mengaku dicecar soal anggaran proyek KTP-e di APBN 2012.
"Soal anggaran ya. Ya anggaran APBN yang 2012," tuturnya. (MTVN/OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved