Agenda Reformasi Pertahanan Mandeg

PRESIDEN Joko Widodo diminta segera mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kebijakan mereka di sektor pertahanan kerap tidak sejalan dengan agenda Nawa Cita.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menegaskan, perlu didorong regenerasi di pucuk pimpinan kedua institusi agar agenda reformasi pertahanan bisa kembali ke rel yang tepat. Pasalnya, agenda reformasi pertahanan yang dikeluarkan Ryamizard dan Gatot cenderung mundur.

“Ada agenda-agenda reformasi pertahanan yang harusnya didorong malah macet dalam dua setengah tahun kepemimpinan Menhan Ryamizard dan Panglima Gatot. Tidak ada salahnya Jokowi melakukan regenerasi,” ujar Al Araf.

Ia mengatakan itu dalam diskusi Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan di Kantor Imparsial, Jakarta, kemarin. Hadir pula Peneliti LIPI Irine Hiraswari Gayatri dan Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar.

Ada 7 tolok ukur untuk menilai kinerja keduanya. Pertama, bidang legislasi. Kedua, kebijakan. Ketiga, implementasi kebijakan. Keempat, profesionalisme aktor. Kelima, efektivitas pengawasan. Keenam, pengelolaan angaran. Terakhir, perspektif HAM.

Terkait legislasi, Menhan dan Panglima TNI belum memasukkan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan RUU Perbantuan Militer dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Tapi, justru RUU Kamnas yang ancam demokrasi (masuk Prolegnas),” kata Al Araf mencontohkan.

Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar menambahkan, mandeknya agenda reformasi pertahanan berimbas pada sulitnya menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejumlah pensiunan TNI yang diduga melanggar HAM juga masih bercokol di pemerintahan Jokowi-JK.

Di sisi lain, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri mengatakan, ada upaya TNI untuk kembali ke ranah sipil dengan menandata-ngani nota kesepahaman bersama sedikitnya 30 institusi dan lembaga.

Dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut, prajurit-prajurit TNI diperbantukan untuk tugas-tugas sipil yang bukan keahlian mereka. (Deo/P-5)