Pemerintah Negosiasikan Penambahan Kursi

DALAM pembahasan RUU Pemilu bersama DPR, pemerintah bersikap ingin membatasi jumlah penambahan kursi dapil. Saat ini redistribusi kursi dapil menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pembahasan RUU Pemilu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah hanya ingin menambah lima kursi saja dari total jumlah kursi yang ada di DPR saat ini yakni 560 kursi. Penambahan tersebut ditujukan pada Provinsi ­Kalimantan Utara sebagai provinsi baru sebanyak tiga buah serta Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau yang diketahui memiliki harga kursi yang sangat mahal.

“Kita ingin hanya di lima kursi saja. Sebenarnya kalau dari berbagai masukan kan sebaiknya tidak ada penambahan. Tapi karena kami ingin memfasilitasi daerah dan keinginan DPR, kami minta lima kursi saja,” ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, kemarin.

Soal penambahan kursi ini, diungkapkan Tjahjo, DPR meminta 10-15 provinsi. Sebaliknya pemerintah hanya ingin di tiga provinsi, yaitu Riau, Kepri, dan Riau. “DPR minta 10–15. Ini sedang negosiasi,” imbuhnya.

Menurut Mendagri, berdasarkan masukan dari masyarakat dan elemen demokrasi, tidak perlu ditambah. Alasannya, ukuran kualitas DPR itu bukan jumlah, melainkan peran anggotanya.

Tjahjo mengungkapkan negosiasi soal penambahan kursi ini harus dilakukan karena DPR menginginkan ada penambahan sampai sebanyak 19 kursi.

Selain penambahan kursi DPR, Tjahjo juga mengatakan pihaknya bersama DPR masih akan membahas soal isu-isu krusial lain, yakni penambahan kursi DPD dari 4 menjadi 5 kursi per daerah, isu pembatasan parliamentary threshold, presidential threshold, dan teknis penyelenggaraan pileg dan pilpres pada 2019 mendatang.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria, mengatakan ada 18 dapil yang komposisinya 19 kursi untuk ditambah. “Tujuannya memberi rasa keadilan.” (Put/P-4)