Inggris Sambut Tukar Pandang soal Penindakan Terorisme

KEMENTERIAN Dalam Negeri Inggris, sebagai instansi yang memimpin penanggulangan terorisme, menyambut kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di London, Inggris, kemarin.

Minister Counsellor KBRI London, Thomas Siregar, mengatakan baik pihak Inggris maupun Indonesia sepakat bahwa terorisme merupakan ancaman global. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat bertukar pandangan dan memperkaya wawasan dengan mempelajari sistem penanggulangan terorisme di negara masing-masing.

Ketua Pansus RUU Terorisme Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra mengamini hal tersebut. “Terorisme merupakan kejahatan internasional dan tidak ada satu negara pun yang luput dari ancaman terorisme di dunia ini,” kata Supiadin saat membuka diskusi dengan pihak Inggris.

Inggris dipilih karena dipandang sebagai negara yang maju dalam penanganan terorisme baik dari sisi legislasi maupun sistem yang mengedepankan koordinasi antarlembaga, penegakan prinsip HAM, dan memiliki sistem pengawasan melekat, yang menjadi pokok bahasan dalam amendemen RUU dimaksud.

Selama kunjungan itu, pansus melakukan berbagai pertemuan dan bertukar pikiran dengan 12 lembaga yang menangani penanggulangan terorisme di Inggris, baik institusi pemerintah, penegak hukum, maupun pengawas. Koordinasi yang baik dan interoperability di antara institusi yang berwenang menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap keamanan nasional di Inggris, ujar narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Inggris.

Selain itu, sebagai negara demokrasi, Inggris menaruh perhatian tinggi terhadap penghormatan HAM dalam setiap penanganan kasus terorisme. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil pemerintah Inggris akan selalu diawasi dan diaudit lembaga-lembaga independen.

Menurut Supiadin, pansus telah mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai sistem penanggulangan terorisme di Inggris mulai pencegahan hingga perlindungan terhadap korban. Kunjungan tersebut dapat memberikan wawasan baru dan masukan konkret dalam pembahasan RUU Terorisme.

RUU tersebut termasuk dalam 10 RUU yang tengah dikebut penyelesaiannya oleh DPR tahun ini. Sebelum pansus berangkat untuk studi banding ke Inggris, pembahasan RUU terorisme masih mandek. Belum ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR di antaranya program deradikalisasi dan penanganan korban tindak pidana terorisme. (Ant/Pol/P-1)