Intelijen Polri Monitor Pendompleng Aksi Massa Sidang Ahok

PIHAK kepolisian mengantisipasi munculnya pendompleng massa aksi yang akan mengawal sidang putusan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Aksi demo besar rencananya akan dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Jumat (5/5).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan meski belum menerima pemberitahuan secara resmi ihwal kegiatan aksi itu, intelijen internal Polri telah melakukan langkah monitoring awal. Polri kini masih memantapkan pemetaan soal tema, motif dan jumlah massa aksi yang telah ramai di media sosial itu.

"Temanya apa, mau ke mana, orangnya berapa. Sambil berjalan dengan monitoring intelijen. Gerakan apa pun pasti ada pendomplengan," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5).

Rikwanto menjelaskan, kegiatan massa aksi sah dilakukan selama tidak melakukan kegiatan yang dinilai polisi bukan suatu pelanggaran hukum. Hakim pengadilan, kata dia, tidak boleh terindikasi mendapatkan intervensi dari massa aksi yang akan hadir.

"Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi. Demonstrasi juga perlu dibatasi, ada jarak tertentu jangan sampai yang di dalam terpengaruh," papar Rikwanto.

Pihak kepolisian bisa melakukan tindakan tegas bilamana situasi keamanan berubah menjadi tidak kondusif. Personel kepolisian yang berjaga, lanjut Rikwanto, telah diminta mengantisipasi dengan dilakukan pengamanan ketat.

"Dalam persidangan itu baik hakim maupun jaksa harus yakin dan paham bukan karena tekanan. Sidang itu hakim tidak boleh terpengaruh," ujarnya. (X-12)