Miryam Contoh Buruk Bagi DPR

MIRYAM S Haryani dinilai sebagai wakil rakyat yang buruk dan tidak patut dicontoh oleh anggota Dewan lainnya. Pasalnya, melarikan diri dari proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ketidaktaatan sekaligus tidak menghormati hukum.

"Sangat disayangkan keputusan Miryam S Haryani yang memilih bersembunyi dari proses hukum yang tengah dihadapinya. Sebagai wakil rakyat tentu sikap tidak taat kepada hukum ini merupakan contoh buruk bagi rakyat terkait kepatuhan terhadap hukum," terang peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Minggu (30/4).

Ia menilai buronnya Miryam tidak akan menuntaskan persoalan hukum yang dihadapinya. Malah keputusan tersebut menambah permasalahan.

Sebagai wakil rakyat, lanjut dia, sikapnya tersebut tentu tidak hanya melecehkan lembaga penegak hukum. "Yang paling penting justru melecehkan lembaga DPR dimana dia masih tercatat sebagai anggota Komisi V," katanya.

Lucius menuturkan pelarian diri yang dilakukan Miryam tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menegaskan keterlibatan Miryam di dalam kasus yang dihadapinya. Tindakan menyenbunyikan diri merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum.

Menurutnya, ketidakkooperatifan Miryam mengganggu kerja penegak hukum juga merusak martabat parlemen. Sudah seharusnya partai Hanura memberikan sanksi tegas kepadanya.

"Partai Hanura punya kepentingan untuk tidak ikut terjebak dalam kasus yang melibatkan anggotanya, dan itu bisa merusak citra partai," jelasnya.

Selain itu, Lucius mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR juga mesti segera mengambil inisiatif untuk memproses Miryam. Pasalnya citra parlemen semakin rusak oleh dugaan korupsi dan aksi buron Miryam.

"DPR harus bisa tegas terhadap anggotanya yang merusak citra lembaga demi menyelamatkan lembaga perwakilan itu dari penilaian buruk masyarakat," ungkapnya.

Persekongkolan?

Lucius menilai ketika MKD memilih diam terhadap sikap Miryam bisa memunculkan dugaan persekongkolan. Apalagi kasus yang menyeret Miryam diduga melibatkan anggota DPR yang lain. "Sehingga bisa sama Maryam dikorbankan untuk menumpukkan yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Lucius, MKD harus ikut memproses dugaan pelanggaran etik terhadap Miryam. "Itu artinya juga bertanggung jawab untuk menemukan Miryam yang buron saat ini," pungkasnya.(OL-3)