Rumah Murah untuk Buruh

JELANG peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, pemerintah terus menggiatkan pembangunan hunian murah bagi para pekerja. Diharapkan penjualannya dapat tepat sasaran yaitu kepada masyarakat berpenghasil­an rendah.

Salah satu proyek hunian murah itu ialah Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Urban Town Loftvilles yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan Presiden Joko Widodo, kemarin. Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Plt Gubernur Banten Nata Irawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi, Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan (persero) Andi Gani Nena Wea, dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (persero) Tumiyana.

Berlokasi di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, rusunami itu akan terdiri atas 9.000 unit dengan 11 tower. Jumlah yang ditawarkan kepada buruh 6.000 unit dan sisanya dijual kepada masyarakat umum. Harganya Rp293 juta per unit dengan down payment 1% atau Rp2,9 juta dan cicilan sebesar Rp1,2 juta.

Dalam dua pekan mendatang, Presiden juga akan kembali meresmikan pembangunan hunian murah berupa rumah tapak sebanyak 2.000 unit di Depok, Jawa Barat. Rumah tipe 21 bagi pekerja dan buruh itu akan dijual seharga Rp112 juta.

Presiden menyadari hunian dengan lingkungan yang ramah terhadap keluarga dan anak merupakan harap­an setiap orang, termasuk buruh. Ia memastikan rumah yang disediakan pemerintah bagi buruh itu layak huni dan mudah dijangkau sarana transportasi.

Untuk memastikan penjualan tepat sasaran, Presiden akan merangkul serikat pekerja. “Jangan sampai yang beli orang di luar pekerja. Kalau laku, saya akan dorong untuk terus diba­ngun. Akan tetapi, kalau enggak laku atau yang beli orang kaya, ya tidak,” kata dia.

Ketua Umum Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saeful Tavip menyambut baik pembangunan hunian itu. Masalahnya ialah buruh saat ini masih sulit mendapat pinjaman dari bank. Idealnya pemerintah mengintervensi perbankan dalam hal pembiayaan.

“Skemanya bisa mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan atau apa pun nanti sistemnya,” terang Saiful saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Direktur Indonesia Pro­perty Watch Ali Tranghada mengatakan perumahan bagi buruh memang sangat dibutuhkan. “Pemerintah juga harus mampu mendorong perusahaan yang memiliki pabrik di kawasan industri untuk membangun rumah susun bagi karyawan,” tegasnya.

Bank tanah
Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengaku sulit mencari lahan di Jakarta untuk membangun hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harga tanah di Jakarta terbilang sangat tinggi.

“Untuk me­ngontrol harga lahan, pemerintah seharusnya telah memiliki bank tanah sejak dulu,” ujarnya.

Bila 30% tanah di wilayah Jakarta bisa dikuasai pemerintah, Presiden yakin pembangunan rumah susun dan rumah tapak lebih mudah terealisasi. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah menargetkan bank tanah beroperasi pada tahun ini. (Adi/Mtvn/Ant/X-11)