Kampus Diminta Bangun Peradaban Islam Moderat

PERGURUAN tinggi Islam swasta (PTIS) di Indonesia harus berkontribusi dalam membangun peradaban Islam. Jika dikelola dengan baik, keberadaan lebih dari 400 PTIS di Tanah Air bisa mendorong lahirnya intelektual muda berilmu dan berakhlak yang mampu meningkatkan daya saing bangsa.

“Di Indonesia kita harus mengutamakan akhlak. Tanpa itu kita akan hancur seperti Irak dan Suriah. Karena itu, kita ingin mengajarkan Islam moderat sebagai jalan tengah menggabungkan ilmu dan akhlak,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rakernas Badan Kerja Sama (BKS) PTIS se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP), Kalimantan Tengah, kemarin.

Menurut Kalla, kampus merupakan tempat orang mencari ilmu. Namun, tanpa akhlak yang baik, lulusan kampus hanya akan menjadi calon-calon pembunuh dan koruptor. “Ilmu itu seperti pisau. Orang yang punya akhlak baik dipakai untuk memotong. Namun, kalau tidak baik, dipakai untuk membunuh,” ujarnya.

Ia juga mengimbau PTIS tidak silau dengan kejayaan peradaban Islam di masa lalu dan cepat beradaptasi dengan perubahan ilmu pengetahuan agar tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. “Dalam bidang keagamaan, kita sering mendahulukan kehebatan masa lalu, tetapi kita menciptakan kehebatan sendiri,” tuturnya.

Lebih jauh, imbuh Kalla, PTIS tidak perlu bermimpi muluk-muluk untuk membangun kampus maju dan modern serta bersaing di tingkat global. Pada tahap awal, kita perlu menancapkan taji di level nasional dahulu. “Coba bikin target kualitatif, lima tahun ke depan harus ada di jajaran perguruan tinggi terbaik dahulu,” cetusnya.

Rektor UMP Bulkani meng­ungkapkan, Rakernas BKS PTIS bertujuan untuk mempersolid kerja sama antarsesama PTIS dan mendorong dosen-dosen menghasilkan karya tulis yang dapat dipakai sebagai solusi permasalahan pendidikan saat ini. Lebih dari 200 PTIS hadir dalam rakernas itu. “Kegiatan ini bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan PTIS se-Indonesia,” jelasnya.

Peran perempuan
Disebutkan bahwa peradab­an Islam di dunia sudah memberikan posisi, peran, dan aktivitas kaum perempuan Islam. Namun, kemudian terjadi peminggiran perempuan dari ruang publik justru karena kebijakan negara.

KH Husein Muhamad, Ketua­ Yayasan Fahmina Cirebon, menjelaskan bahwa pusat-pusat peradaban Islam, paling tidak di tiga tempat, yaitu Damaskus, Bagdad, dan Andalusia, memperlihatkan dan menggambarkan secara jelas fakta perempuan Islam di panggung sejarah Islam awal. Saat itu banyak perempuan yang menjadi ulama, cendikia, intelektual, profesional dengan beragam keahlian.

“Bahkan, sebagian mengung­guli ulama laki-laki,” urai Husein dalam seminar bertema Peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Cirebon, kemarin.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk kembali kepada nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Menurutnya, situasi yang sempat memanas dalam pilkada DKI Jakarta beberapa waktu hendaknya menyadarkan kita untuk semakin memperkuat semangat persatuan dan kesatuan.

“Itu semua perlu kita cermati agar bangsa yang majemuk ini tidak terpecah belah,” katanya dalam acara ramah-tamah dengan Civitas Akademika UGM, di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, kemarin. (UL/AT/P-3)