Presiden belum Berencana untuk Rombak Kabinet

SINYAL perombakan kabinet kembali mencuat ketika Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal evaluasi kinerja menteri dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat pada Sabtu (22/4) lalu. Namun, Presiden menegaskan belum merencanakan pergantian menteri.

Dalam acara tersebut, Jokowi mengaku selalu memasang target dalam bekerja. Jika target itu tidak bisa dicapai menteri kabinetnya, menteri yang bersangkutan akan menerima konsekuensinya.

Menurut Presiden, evaluasi kinerja menteri merupakan hal yang sudah semestinya dilakukan, tetapi tidak selalu berujung pada pergantian. “Tidak ada (reshuffle). Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini enggak ada. Bulan ini juga enggak ada,” tegasnya seusai memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kemarin.

Presiden menegaskan evaluasi menteri selalu dilakukan setiap pekan dan bahkan setiap bulan. Jokowi mengaku sejauh ini hasil evaluasi menteri baik-baik saja. Kalaupun ada menteri yang tidak bisa mencapai target dalam bekerja, ia mengatakan itu ialah persoalan lain.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla juga angkat bicara mengenai sinyal perombakan kabinet tersebut. Menurutnya, perombakan kabinet masih dimungkinkan. Namun, alasan utama perombakan bukan karena kinerja menteri melempem dan tidak mencapai target. Pasalnya kondisi saat ini menyulitkan para menteri mencapai target awal yang dicanangkan.

“Kalau hanya target, nanti banyak sekali menteri yang banyak diganti kalau berdasarkan target. Tentu target yang berdasarkan rasional pasti Presiden punya hak seperti itu. Tapi kalau bicara target, banyak sekali orang tidak mencapai target karena kondisi sekarang,” ujar Kalla.

Sejumlah kementerian, lanjut Kalla, dipastikan tidak akan mencapai target, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perdagangan.

“Menteri keuangan, (target) pajaknya pasti tidak bisa dicapai. Ataupun PU, karena anggaran target bikin jalan sulit juga. Ekspor juga tidak jalan, sulit dicapai. Target itu harus dicapai, iya. Tapi, dalam keadaan hari ini, tidak banyak menteri bisa mencapai targetnya. Jadi, tidak berarti diganti semua,” tuturnya.

Siap dievaluasi
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan setiap menteri harus siap dievaluasi. “Harus ada itu, supaya ada target dan menteri bekerja dengan sebaik-baiknya. Semua menteri harus siap (dievaluasi),” ujar Yasonna.

Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja para menteri harus berjalan agar target yang ditetapkan pemerintahan Jokowi-JK kepada para menterinya bisa tercapai. “Evaluasi itu harus jalan. Kalau tidak jalan, ya, nanti orang berada di zona nyaman terus,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya menyerahkan kepad­a Presiden. “Kami dukung dengan syarat reshuffle ada jaminan pening­katan kinerja. Harus ada jamin­an peningkatan kinerja,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan ada atau tidaknya reshuffle, pihaknya tetap solid mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019. Menurutnya, perombakan kabinet murni hak prerogatif presiden. (Deo/Nov/P-4)