Kalla Sebut Golkar dalam Kondisi Terjepit

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyebut Partai Golkar dalam kondisi terjepit karena Setya Novanto selaku ketua umum partai tersebut dicekal KPK. Menurut Wapres, para pengurus Partai Golkar perlu memikirkan langkah antisipatif seandainya perlu ada pergantian ketua umum.

"Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan, apabila ada perkembangan lain lagi, tentu suatu partai harus punya pemimpin yang baik," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (25/4).

Menurut Kalla, Golkar sudah memiliki mekanisme sendiri seandainya ketua umum tidak bisa memimpin partai karena berbagai alasan. Pertama, menunjuk pelaksana tugas (Plt). Kedua, menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua baru.

"Mungkin perlu sekaligus satu munas saja, tapi tentu waktunya ditentukan oleh Partai Golkar sendiri. Supaya menghematlah. Tunggu saja. Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian kalau ketuanya tersangkut," tegas Kalla.

Hal senada dikemukakan Ketua DPP Golkar Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yorrys Raweyai bahwa pihaknya sedang menyusun strategi untuk menyelamatkan partai dengan menjalankan konsolidasi internal partai.

"Memang dalam kasus ketua umum kita prihatin, tapi bagaimana kita menyusun cara agar menyelamatkan partai," kata Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4).

Baca juga: Golkar Akui Elektabilitasnya Turun...

Ia menegaskan, sejak awal, Golkar jadi partai yang keras melawan korupsi. Dia menceritakan saat Golkar dipimpin Jusuf Kalla, Golkar bekerja sama dengan KPK untuk memeriksa masing-masing kadernya.

Sejauh ini, Yorrys menekankan pihaknya membuka diri secara khusus dalam kasus KTP-e tersebut. Yorrys menjamin pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut meskipun nama-nama sang ketua umum disebut.

"Masalah e-KTP ini sangat serius. Bahkan kami mau semua pihak jangan berhenti dari waktu ke waktu berhenti memberitakan ini," tegas dia.(OL-4)