Petahana Terjerembap di Rawa Politik

KEKALAHAN Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di pilgub DKI Jakarta bukannya tidak terprediksi sebelumnya.

Pada putaran kedua pilgub DKI, sejumlah lembaga survei telah menempatkan Anies-Sandi unggul atas pasangan petahana.

Meski demikian, kekalahan petahana juga menimbulkan anomali tersendiri. Hal itu disebabkan kinerja Basuki-Djarot tetap diapresiasi publik.

Survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 12 April, misalnya, menyebut kepuasan publik terhadap petahana mencapai 76%.

Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, kekalahan pasangan petahana berkorelasi kausalitas dengan kasus hukum yang menjerat Basuki.

Seiring dengan bergulirnya kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki di meja hijau, elektabilitas petahana pun cenderung menurun.

Terlebih, aksi-aksi unjuk rasa terus dilakukan guna menjaga momentum tersebut.

"Karena terjebak kasus hukum itu, ruang gerak petahana menjadi terbatas. Ibaratnya, Basuki terjerembap di rawa politik. Semakin jauh melangkah, semakin dalam dan semakin sulit langkahnya," kata Arie.

Diposisikan sebagai penista agama, Basuki memang kesulitan untuk blusukan ke perkampungan warga.

Sebagian besar masa kampanye digunakan Basuki untuk menemui warga di Rumah Lembang dan mengunjungi orang sakit.

Pengamat politik dari LIPI Indria Samego menambahkan Basuki tersungkur di pilgub karena dikeroyok banyak kekuatan.

Elite-elite politik bersekutu dengan organisasi-organisasi massa garis keras untuk menggelar 'penistaan' terhadap petahana dalam berbagai aksi unjuk rasa.

Politisasi agama menegasikan Basuki juga terjadi di mimbar-mimbar masjid.

"Akhirnya muncul kekhawatiran publik bahwa Jakarta enggak akan sehat kalau Basuki kembali memimpin. Kalau Basuki terpilih kembali, Jakarta akan terus diganggu." jelasnya.

Indria pun sepakat jika perilaku pemilih di DKI Jakarta masih kuat dipengaruhi isu-isu primordial.

Peneliti senior LIPI Mochtar Pabottinggi mengatakan tidak bisa dimungkiri bahwa pasangan penantang diuntungkan dengan berkibarnya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di pilgub DKI.

"Lain ceritanya kalau kontestasi tersebut hanya berbasis kompetensi, program, dan kinerja calon," ujar dia. (Deo/P-2)